PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PERDA Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut : 1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan satu ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak bergelombang. (3a)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa. (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64B

Koreksi

(1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. Pelaksanaan; dan c. Pelaporan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan; b. pengajuan biaya pemilihan kepala desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak panitia terbentuk; c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan; d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebgai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyelenggaran musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oelh musyawarah desa; d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa. (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dan: a. tokoh adat; b. tokoh agarna; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok masyarakat misldn; atau j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dan setiap dusun atau sebutan lain. (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih; b. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah meneriman laporan dan i panita pemilihan; c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dan i BPD; dan d. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 20

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 49

Pasal 55

Pasal 57

Pasal 63

Pasal 63A

Pasal 64

Pasal 64A

Pasal 64B

Pasal 64C

Pasal 73

Pasal II