PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kepemudaan

PERDA Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemuda adalah Warga Negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. 6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. 12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. 14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. 17. Masyarakat adalah Warga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. 19. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan 20. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. 21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun. 23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun. 24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi/lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. 25. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan MENETAPKAN kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan. (2) Pemerintah Daerah berwenang MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah. (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

Koreksi

(1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan melakukan: a. penetapan kebijakan pembangunan kepemudaan berdasarkan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penetapan rencana strategis pembangunan kepemudaan; c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha; d. pengkoordinasian program pembangunan kepemudaan; e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepemudaan; f. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; g. pemfasilitasan program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; h. pemfasilitasan masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; j. pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan k. membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan. (3) Unsur keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; dan e. Instansi terkait lainnya. (4) Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. melaksanakan pemetaan heterogenitas dan potensi Pemuda di Daerah; b. menyerap dan menginventarisasi gagasan-gagasan konstruktif Pemuda untuk Pembangunan Daerah; c. bersinergi untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; d. menginventarisasi dan memfasilitasi dukungan program, kegiatan, dan anggaran untuk pengembangan Organisasi Kepemudaan di Daerah; e. menggalang sumber daya semua pemangku kepentingan Pembangunan Kepemudaan; f. melakukan advokasi kebijakan dukungan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan; g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya Pembangunan Kepemudaan; dan h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kepemudaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35

BAB XIV

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

BAB XVI

Pasal 38

Pasal 39