PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PERDA Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 8. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 9. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PROGRAM TSP

Pasal 11

Koreksi

(1) Program TSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan/atau c. program langsung pada masyarakat. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran; (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan: a. penelitian dan pengkajian kebutuhan; b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat; c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan; b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

BAB XIV

BAB XIII

Pasal 22