PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 10. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha. 12. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

BAB VI

PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Koreksi

Penanaman Modal di Daerah meliputi: a. bidang usaha; b. penanaman modal dan bentuk badan usaha; dan c. ketenagakerjaan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan. (3) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial. (4) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (5) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 12

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi: a. PMDN; dan b. PMA. (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Republik INDONESIA kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.

Pasal 14

(1) Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara INDONESIA yang berstatus penduduk Daerah. (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Bidang Usaha

Pasal 11

Koreksi

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan. (3) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial. (4) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (5) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 12

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29