Koreksi Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal. (3) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.