Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya; b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal; c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (stakeholders) lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.