PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud dengan: 1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 3. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik INDONESIA. 4. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik INDONESIA. 5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. 6. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi. 7. Pengawasan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengukur pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pembinaan adalah kegiatan perbaikan yang dilaksanakan kepada pelaksana serah oleh Perpustakaan Nasional dan/ atau Perpustakaan Provinsi dalam rangka tindak lanjut dari hasil pengawasan. 9. Pejabat atau Badan yang Berwenang adalah pihak yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan perizinan usaha penerbitan atau Produsen Karya Rekam sesuai domisili Penerbit dan Produsen Karya Rekam. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Perpustakaan Nasional melakukan Pengawasan terhadap pelaksana serah di INDONESIA. (2) Pelaksana serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penerbit; b. Produsen Karya Rekam; c. warga negara INDONESIA yang menghasilkan karya mengenai INDONESIA yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri; d. warga negara asing yang menghasilkan karya mengenai INDONESIA yang dibuat di INDONESIA dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri; e. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi; dan f. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

(1) Perpustakaan Provinsi melakukan Pengawasan terhadap pelaksana serah yang berdomisili di wilayah provinsi tersebut. (2) Pelaksana serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penerbit; b. Produsen Karya Rekam; dan c. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan Pengawasan terhadap pelaksana serah melalui: a. monitoring; dan b. evaluasi. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban serah oleh pelaksana serah. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data yang dihimpun dalam sistem pendataan satu pintu hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang terdiri atas data: a. jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan; b. waktu penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan c. kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan.

Pasal 5

(1) Jumlah Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f sebanyak 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak. (2) Jumlah Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak. (3) Jumlah Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diserahkan sebanyak 1 (satu) salinan dari setiap judul Karya Rekam.

Pasal 6

(1) Jumlah Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak. (2) Jumlah Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diserahkan sebanyak 1 (satu) salinan dari setiap judul Karya Rekam.

Pasal 7

(1) Waktu penyerahan Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf f, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Karya Cetak diterbitkan. (2) Waktu penyerahan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) tahun setelah Karya Rekam dipublikasikan. (3) Waktu penyerahan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f paling lama 3 (tiga) bulan setelah Karya Rekam dipublikasikan.

Pasal 8

(1) Waktu penyerahan Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Karya Cetak diterbitkan. (2) Waktu penyerahan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, paling lama 1 (satu) tahun setelah Karya Rekam dipublikasikan. (3) Waktu penyerahan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi oleh pelaksana serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Karya Rekam dipublikasikan.

Pasal 9

Kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c memiliki kriteria sebagai berikut: a. kualitas Karya Cetak: 1. kualitas kertas tidak dalam kondisi rusak dan berjamur; 2. kualitas hasil cetakan jelas dan bukan hasil fotokopi; 3. kelengkapan isi tulisan, halaman, maupun jilid tidak acak, terbalik, atau hilang; dan 4. kesesuaian antara informasi pada sampul atau halaman judul dengan isi tulisan. b. kualitas Karya Rekam: 1. Karya Rekam analog: a) Karya Rekam analog secara fisik berkualitas, tidak cacat, rusak, patah, bergaris, putus, pecah, dan berjamur; b) Karya Rekam analog memiliki kelengkapan karya disertai dengan deskripsi yang menggambarkan isi karya; c) Karya Rekam analog merupakan versi asli yang diproduksi sesuai dengan yang dipublikasikan; d) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan; e) Karya Rekam analog dalam bentuk laser disc, compact disc, video compact disc, digital versatile disc, dan bluray tidak dalam lindungan digital right management, tanpa enkripsi, tanpa proteksi kata kunci dan tanda air; f) dapat dibuka dan diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir; dan g) bebas dari perangkat lunak berbahaya. 2. Karya Rekam digital: a) berkas digital bukan merupakan hasil alih media; b) format mendukung penggunaan di masa kini dan masa depan, tanpa kompresi, atau kompresi minimal; c) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan; d) mampu dioperasikan secara lintas platform, dan diformat berdasarkan standar yang dikenali atau menggunakan standar praktik terbaik; e) tidak dalam lindungan digital right management, tanpa enkripsi, tanpa proteksi kata kunci dan tanda air; f) dapat diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir; g) metadata bibliografis sesuai dengan berkas digital yang diserahkan; h) memiliki autentikasi, integritas, dan kepercayaan mengenai asal, struktur, dan sejarah berkas digital; dan i) bebas dari perangkat lunak berbahaya.

Pasal 10

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan data hasil monitoring. (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kewajiban serah oleh pelaksana serah.

Pasal 11

(1) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan. (2) Laporan hasil Pengawasan oleh Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan suburusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (3) Laporan hasil Pengawasan oleh Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal Penerbit dan Produsen Karya Rekam tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Penerbit dan Produsen Karya Rekam dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi. (4) Pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pejabat atau Badan yang Berwenang.

Pasal 15

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Setiap pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertingkat dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari. (3) Tingkat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis pertama; b. teguran tertulis kedua; dan c. teguran tertulis ketiga. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau kepala dinas Perpustakaan Provinsi.

Pasal 16

(1) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diberikan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya Pembinaan dalam hal: a. Penerbit atau Produsen Karya Rekam tidak menyerahkan Karya Cetak yang diterbitkan atau salinan Karya Rekam yang dipublikasikan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi; b. Penerbit atau Produsen Karya Rekam tidak melengkapi kekurangan jumlah eksemplar Karya Cetak atau salinan Karya Rekam yang wajib diserahkan; atau c. Penerbit atau Produsen Karya Rekam tidak mengganti eksemplar Karya Cetak atau salinan Karya Rekam sesuai dengan Karya Cetak yang diterbitkan atau Karya Rekam yang dipublikasikan. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau kepala dinas Perpustakaan Provinsi menerbitkan surat pengenaan sanksi teguran tertulis pertama kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Format surat sanksi teguran tertulis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 17

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan kewajibannya paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diberikan teguran tertulis ketiga. (2) Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi menerbitkan surat rekomendasi pemberian sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. (3) Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi menyampaikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat atau Badan yang Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga. (4) Keputusan pembekuan kegiatan usaha disampaikan kepada Penerbit atau Produsen Karya Rekam dengan tembusan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. (5) Pejabat atau Badan yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan keputusan pembekuan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat rekomendasi. (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (7) Apabila dalam jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penerbit dan Produsen Karya Rekam telah memenuhi kewajibannya, Pejabat atau Badan yang Berwenang menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali kegiatan usaha. (8) Format surat rekomendasi sanksi pembekuan kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 18

(1) Sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan kewajibannya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikan pembekuan kegiatan usaha. (2) Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi menerbitkan surat rekomendasi pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin. (3) Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi menyampaikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat atau Badan yang Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha. (4) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Pejabat atau Badan yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin. (5) Keputusan pencabutan izin disampaikan kepada Penerbit atau Produsen Karya Rekam dengan tembusan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. (6) Format surat rekomendasi sanksi pencabutan izin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ E. AMINUDIN AZIZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM I. FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS A. SURAT PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS PERTAMA KOP SURAT TEGURAN TERTULIS PERTAMA No. Dengan ini memberikan sanksi berupa teguran tertulis pertama kepada: Nama Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Nomor SIUP/NIB : …………… Nama Pimpinan Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Alamat : …………… karena tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu 2 bulan sejak dilakukan pembinaan. Teguran tertulis pertama ini berlaku untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis ini ditandatangani. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penerbit/Produsen Karya Rekam belum memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan sanksi teguran tertulis kedua. Jakarta, …………… 20.. (nama dan jabatan) B. SURAT PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KEDUA KOP SURAT SURAT TEGURAN TERTULIS KEDUA No. Dengan ini memberikan teguran tertulis kedua kepada: Nama Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Nomor SIUP/NIB : …………… Nama Pimpinan Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Alamat : …………… karena tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak dikenakan teguran tertulis pertama. Teguran tertulis kedua ini berlaku untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis ini ditandatangani. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penerbit/Produsen Karya Rekam belum memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan sanksi teguran tertulis ketiga. C. SURAT PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS KETIGA KOP SURAT SURAT TEGURAN TERTULIS KETIGA No. Dengan ini memberikan teguran tertulis ketiga kepada: Nama Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Nomor SIUP/NIB : …………… Nama Pimpinan Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Alamat : …………… karena tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak dikenakan teguran tertulis kedua. Teguran tertulis ketiga ini berlaku untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis ini ditandatangani. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penerbit/Produsen Karya Rekam belum memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha. II. FORMAT SURAT REKOMENDASI SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA KOP SURAT Nomor : Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Rekomendasi pembekuan kegiatan usaha Yth. Pejabat/Badan penyelenggara izin usaha penerbitan/Produsen Karya Rekam ……………………. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur setiap penerbit dan produsen karya rekam wajib menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Namun demikian, setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan, disampaikan bahwa: Nama Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Nomor SIUP/NIB : …………… Nama Pimpinan Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Alamat : …………… tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diberikan sanksi teguran tertulis ketiga (teguran terlampir). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b dan ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami merekomendasikan agar Penerbit/Produsen Karya Rekam dimaksud diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. III. FORMAT SURAT REKOMENDASI SANKSI PENCABUTAN IZIN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ KOP SURAT Nomor : Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Rekomendasi pencabutan izin Yth. Pejabat/Badan penyelenggara izin usaha penerbitan/Produsen Karya Rekam ……………………. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur setiap penerbit dan produsen karya rekam wajib menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Namun demikian, setelah dilakukan pengawasan dan pembinaan, disampaikan bahwa: Nama Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Nomor SIUP/NIB : …………… Nama Pimpinan Penerbit/Produsen Karya Rekam : …………… Alamat : …………… tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha (keputusan terlampir). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c dan ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami merekomendasikan agar Penerbit/Produsen Karya Rekam dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB V

Pasal 19