PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PEDOMAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi Perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk MENETAPKAN bahwa suatu Perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. 2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 3. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 4. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Asesi adalah Perpustakaan yang diakreditasi. 6. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan untuk melaksanakan penilaian terhadap Perpustakaan yang diakreditasi. 7. Bukti Fisik adalah alat bukti yang mengungkapkan data dan informasi atas pencapaian kinerja yang dipersyaratkan dalam penerapan SNP. 8. Instrumen Akreditasi Perpustakaan adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kesesuaian terhadap SNP. 9. Visitasi adalah rangkaian proses peninjauan lapangan oleh Asesor terhadap Asesi untuk melakukan verifikasi kesesuaian antara data isian instrumen dengan Bukti Fisik dan kenyataan di lapangan. 10. Sertifikat Akreditasi adalah dokumen berisi pernyataan tertulis tentang hasil Akreditasi Perpustakaan. 11. Banding adalah pengajuan keberatan oleh Asesi atas ketetapan hasil Akreditasi Perpustakaan. 12. Surveilans adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pada Perpustakaan yang telah terakreditasi. 13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

BAB II

PENYELENGGARA AKREDITASI PERPUSTAKAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Akreditasi Perpustakaan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. (2) Dalam menyelenggarakan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perpustakaan Nasional membentuk: a. tim Akreditasi Perpustakaan; dan b. sekretariat Akreditasi Perpustakaan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tim Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. tim Asesor. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Akreditasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Akreditasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional. (5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh paling sedikit 1 (satu) orang Asesor yang memiliki kepakaran di bidang Perpustakaan. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh pejabat administrator atau yang setara yang membidangi standardisasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional. (7) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. Asesor pusat; dan b. Asesor pusat yang berkedudukan di provinsi. (8) Masa kerja tim Akreditasi Perpustakaan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

(1) Sekretariat Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kepala sekretariat; dan b. anggota. (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat administrator atau yang setara yang membidangi Akreditasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aparatur sipil negara yang bertugas dalam bidang Akreditasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional. (4) Masa kerja sekretariat Akreditasi Perpustakaan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN

Pasal 7

Koreksi

Penyelenggaraan Akreditasi Perpustakaan meliputi: a. persiapan Akreditasi Perpustakaan; b. pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan; dan c. pasca Akreditasi Perpustakaan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Asesi melakukan persiapan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi: a. membentuk tim persiapan Akreditasi Perpustakaan; b. mengisi Instrumen Akreditasi Perpustakaan; c. menyiapkan Bukti Fisik; d. menyusun berkas Akreditasi Perpustakaan secara sistematis; dan e. melakukan pendaftaran Akreditasi Perpustakaan. (2) Tata cara persiapan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

(1) Asesi melakukan pendaftaran Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dengan persyaratan sebagai berikut: a. memiliki koleksi paling sedikit 1.000 (seribu) judul; b. telah mendaftarkan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional; dan c. memiliki surat keputusan pendirian Perpustakaan. (2) Pendaftaran Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada sekretariat Akreditasi Perpustakaan, dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa: a. surat permohonan Akreditasi Perpustakaan; b. formulir identitas Perpustakaan yang telah diisi; dan c. berkas Akreditasi Perpustakaan, meliputi: 1) sertifikat nomor pokok Perpustakaan atau surat pendaftaran keberadaan Perpustakaan; 2) surat keputusan pendirian Perpustakaan; 3) surat pernyataan memiliki koleksi paling sedikit 1.000 (seribu) judul; 4) Instrumen Akreditasi Perpustakaan yang sudah diisi; dan 5) Bukti Fisik sesuai isian Instrumen Akreditasi Perpustakaan. (3) Format surat permohonan Akreditasi Perpustakaan dan format formulir identitas Perpustakaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 10

(1) Sekretariat Akreditasi Perpustakaan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Akreditasi Perpustakaan. (2) Dalam hal dokumen persyaratan Akreditasi Perpustakaan dinyatakan lengkap, ketua tim Akreditasi Perpustakaan: a. MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan; dan b. menugaskan tim Asesor. (3) Sekretariat Akreditasi Perpustakaan menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan kepada Asesi dan tim Asesor. (4) Dalam hal dokumen persyaratan Akreditasi Perpustakaan dinyatakan belum lengkap, sekretariat Akreditasi Perpustakaan memberitahukan kepada Asesi untuk melengkapi dokumen.

Pasal 11

Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Visitasi; b. penyelenggaraan rapat pleno; dan c. penerbitan Sertifikat Akreditasi.

Pasal 12

(1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Tim Asesor. (2) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. peninjauan Perpustakaan; b. verifikasi isian Instrumen Akreditasi Perpustakaan terhadap keadaan di lapangan; c. penyampaian hasil Visitasi kepada Asesi; d. tanggapan Asesi terhadap hasil Visitasi; dan e. penyampaian berita acara hasil Visitasi. (3) Tim Asesor menyampaikan hasil Visitasi kepada tim Akreditasi Perpustakaan. (4) Tata cara pelaksanaan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), tim Akreditasi Perpustakaan menyelenggarakan rapat pleno. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua tim Akreditasi Perpustakaan. (3) Dalam hal ketua tim Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, rapat pleno dapat dipimpin oleh wakil ketua atau seketaris tim Akreditasi Perpustakaan yang ditunjuk. (4) Pimpinan rapat pleno MENETAPKAN berita acara penetapan hasil Akreditasi Perpustakaan. (5) Berita acara penetapan hasil Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nilai dan predikat Akreditasi Perpustakaan. (6) Nilai dan predikat Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. nilai 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus) mendapatkan predikat A; b. nilai 76,00 (tujuh puluh enam koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan) mendapatkan predikat B; c. nilai 60,00 (enam puluh koma nol nol) sampai dengan 75,99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan) mendapatkan predikat C; dan d. nilai kurang dari 60,00 (enam puluh koma nol nol) mendapatkan predikat belum terakreditasi.

Pasal 14

(1) Perpustakaan yang mendapatkan predikat A, predikat B, dan predikat C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan Sertifikat Akreditasi. (2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asesi paling lama 2 (dua) bulan setelah penetapan hasil Akreditasi Perpustakaan. (3) Sertifikat Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama: a. 5 (lima) tahun untuk predikat A; b. 4 (empat) tahun untuk predikat B; dan c. 3 (tiga) tahun untuk predikat C. (4) Format Sertifikat Akreditasi Perpustakaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 15

(1) Asesi dapat mengajukan Banding terhadap penetapan predikat Akreditasi Perpustakaan. (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada sekretariat Akreditasi Perpustakaan. (3) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan sebagai berikut: a. terdapat ketidaksesuaian predikat Akreditasi Perpustakaan dengan keadaan di lapangan; b. terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan dengan prosedur; dan/atau c. bentuk penyimpangan lain. (4) Pengajuan Banding disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Sertifikat Akreditasi Perpustakaan diterima Asesi. (5) Sekretariat Akreditasi Perpustakaan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan banding dari Asesi. (6) Setelah berkas pengajuan banding dinyatakan lengkap, Sekretariat Akreditasi Perpustakaan memberikan berkas pengajuan banding kepada tim akreditasi untuk diselenggarakan rapat banding. (7) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan rapat Banding yang dihadiri oleh Asesor, Asesi, dan tim Akreditasi Perpustakaan. (8) Hasil keputusan Banding ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan Banding diterima dan bersifat final. (9) Dalam hal pengajuan Banding diterima, Perpustakaan Nasional menerbitkan Sertifikat Akreditasi baru. (10) Dalam hal pengajuan Banding ditolak, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Akreditasi Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional menyampaikan surat penolakan kepada Asesi.

Pasal 16

Pasca Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas kegiatan: a. Surveilans; dan b. peningkatan predikat Akreditasi Perpustakaan.

Pasal 17

(1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Asesor paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlaku Sertifikat Akreditasi. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan Perpustakaan terakreditasi untuk mengetahui konsistensi penerapan SNP dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan. (3) Dalam hal ditemukan peningkatan penerapan SNP, ketua tim Akreditasi Perpustakaan memberikan rekomendasi kepada Perpustakaan terakreditasi untuk mengajukan peningkatan predikat Akreditasi Perpustakaan. (4) Dalam hal ditemukan penurunan penerapan SNP, ketua tim Akreditasi Perpustakaan memberikan teguran tertulis kepada Perpustakaan terakreditasi.

Pasal 18

(1) Perpustakaan terakreditasi dapat mengajukan permohonan peningkatan predikat Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b kepada sekretariat Akreditasi Perpustakaan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam masa berlaku Sertifikat Akreditasi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) tahun sejak Sertifikat Akreditasi diterbitkan. (4) Peningkatan predikat Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme persiapan Akreditasi Perpustakaan dan pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21.

BAB Kedua

Persiapan Akreditasi Perpustakaan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

BAB Ketiga

Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan

Pasal 11

Koreksi

Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Visitasi; b. penyelenggaraan rapat pleno; dan c. penerbitan Sertifikat Akreditasi.

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Sertifikat Akreditasi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Perpustakaan Nasional ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Akreditasi.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2022 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN I. TATA CARA PERSIAPAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN A. Membentuk Tim Persiapan Akreditasi Perpustakaan Dalam mempersiapkan Akreditasi Perpustakaan, Asesi perlu membentuk tim persiapan Akreditasi Perpustakaan yang terdiri dari kepala Perpustakaan, tenaga Perpustakaan, dan tenaga bidang lain sesuai kebutuhan. Dalam tim tersebut dilakukan pembagian tugas berdasarkan komponen penilaian Akreditasi, meliputi komponen penilaian koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, komponen penguat dan lain-lain. Tim ini yang akan mempersiapkan semua berkas Akreditasi dan menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan pada saat Asesor melakukan Visitasi dan verifikasi data isian instrumen. Tim ini dibentuk sebelum pelaksanaan Akreditasi. B. Mengisi Instrumen Akreditasi Perpustakaan 1. Cara Pengisian Pengisian Instrumen Akreditasi Perpustakaan dilakukan dengan memilih 1 (satu) jawaban dari 5 (lima) alternatif jawaban yang sesuai dengan kondisi nyata Perpustakaan dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf pilihan jawaban. Berikut contoh cara pengisian Instrumen Akreditasi Perpustakaan dengan memberikan tanda silang (X). Gambar 1. Contoh cara pengisian Instrumen Akreditasi Perpustakaan 2. Isi Instrumen Akreditasi Perpustakaan Instrumen Akreditasi Perpustakaan merupakan alat ukur baku dalam penilaian Akreditasi Perpustakaan yang diturunkan dari SNP sesuai dengan jenis perpustakaan yang akan mengikuti akreditasi. Instrumen Akreditasi Perpustakaan memuat butir- butir indikator menurut masing-masing komponen standar yang tertuang dalam SNP. Berikut contoh Instrumen Akreditasi Perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan SD/MI. Gambar 2. Contoh Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Gambar 3. Contoh Instrumen Akreditasi Perpustakaan SD/MI C. Menyiapkan Bukti Fisik Bukti Fisik merupakan alat bukti yang mengungkapkan data dan informasi atas pencapaian kinerja yang dipersyaratkan dalam penerapan SNP. Bukti Fisik ini dapat berupa dokumen atau naskah, laporan statistik, gambar atau foto kegiatan, rekaman video, daftar hadir, sertifikat, ijazah, dan lain-lain. Bukti Fisik harus memenuhi persyaratan alat bukti yang mencakup keaslian (authentic), kesahihan (valid), dan ketercukupan (sufficient). Berikut penjelasan lebih rinci tentang indikator dan Bukti Fisik: KOMPONEN SNP

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PEDOMAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22