PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN

PERBAN Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 2. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK. 3. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat dengan LPP adalah Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. 4. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan LPP serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi. 5. Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan LPP untuk mendaftarkan LPP, petugas administrator, dan pengguna. 7. Pengguna adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh LPP untuk dapat menggunakan Aplikasi goAML dalam rangka Pengawasan Kepatuhan. 8. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

BAB II

REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 3

Koreksi

(1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan registrasi pada Aplikasi goAML. (2) Teknik pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 4

Koreksi

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator; dan b. registrasi Pengguna.

Pasal 5

(1) Pejabat yang berwenang pada LPP harus menunjuk dan MENETAPKAN Petugas Administrator dan Pengguna. (2) Petugas Administrator dan Pengguna yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (3) Petugas Administrator dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional LPP. (4) Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengatur peran Pengguna dalam Aplikasi goAML. (5) Peran Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penggunaan akses dan fungsi yang terdapat dalam Aplikasi goAML sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pengguna. (6) Teknik pengaturan peran Pengguna dalam Aplikasi goAML sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 6

(1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi: a. data LPP; dan b. data Petugas Administrator. (3) Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. nama LPP; b. bentuk LPP; c. nama Kota/Kabupaten; d. Provinsi; e. Negara; f. nama lengkap Petugas Administrator; g. email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board; h. nomor telepon; dan i. alamat. (4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: a. nama lengkap; b. nomor induk kependudukan; c. tanggal lahir; d. kewarganegaraan; e. username; f. password; g. konfirmasi password; h. alamat surat elektronik; i. nomor telepon; dan j. alamat. (5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator dari pejabat berwenang; dan b. kartu tanda penduduk Petugas Administrator. (6) Data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Aplikasi goAML. (7) Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 7

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas LPP; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan Dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 8

(1) Dalam hal LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, LPP harus melakukan registrasi ulang setelah LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik registrasi ulang.

Pasal 9

(1) Petugas Administrator terdaftar menyampaikan permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke PPATK melalui Aplikasi goAML. (2) Registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengisi: a. nomor identitas organisasi; dan b. data Pengguna. (2) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit: a. nama lengkap; b. nomor induk kependudukan; c. tanggal lahir; d. kewarganegaraan; e. username; f. password; g. konfirmasi password; h. alamat surat elektronik; i. nomor telepon; dan j. alamat. (3) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit hasil pemindaian: a. surat penunjukan Pengguna dari pejabat berwenang; dan b. kartu tanda penduduk Pengguna. (4) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Aplikasi goAML. (5) Format surat penunjukan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 11

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan registrasi; atau b. penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Pengguna yang telah didaftarkan ke PPATK. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian: a. data Pengguna dengan Dokumen pendukung; dan b. tugas dan tanggung jawab pihak yang didaftarkan sebagai Pengguna dengan kepentingan penggunaan Aplikasi goAML, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 12

(1) Dalam hal LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, LPP harus melakukan registrasi ulang setelah LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi. (2) Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik registrasi ulang.

Pasal 13

(1) LPP dapat melakukan penambahan jumlah Pengguna sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional LPP. (2) Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi Pengguna tambahan.

Pasal 14

Petugas Administrator dan Pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi goAML.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat: a. perubahan data LPP selain perubahan nama LPP; b. perubahan data Petugas Administrator; dan/atau c. perubahan data Pengguna, LPP melakukan perubahan data melalui fitur My goAML pada Aplikasi goAML. (2) Perubahan data LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahan data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Petugas Administrator. (3) Perubahan data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna. (4) Teknik penggunaan fitur My goAML dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 16

(1) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang disampaikan oleh LPP. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik: a. persetujuan permohonan perubahan data; atau b. penolakan permohonan perubahan data, yang disampaikan ke alamat email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board, surat elektronik Petugas Administrator, atau Pengguna. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dengan Dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 17

(1) Dalam hal LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, LPP harus melakukan perubahan data ulang setelah LPP menerima surat elektronik penolakan permohonan perubahan data. (2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik perubahan data ulang.

Pasal 18

Dalam hal terdapat pemberhentian Pengguna, Petugas Administrator melakukan penonaktifan Pengguna yang telah terdaftar dan memberitahukan ke PPATK melalui message board pada Aplikasi goAML.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Administrator, LPP menugaskan Petugas Administrator terdaftar untuk melakukan perubahan data (change request) atas 1 (satu) Pengguna sebagai Petugas Administrator baru berdasarkan penetapan LPP. (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. Pengguna terdaftar; atau b. Pengguna baru. (3) Ketentuan mengenai teknik registrasi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Pengguna baru. (4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas Administrator baru.

Pasal 20

(1) Dalam hal LPP memiliki 1 (satu) Pengguna, LPP MENETAPKAN Pengguna baru setelah Pengguna ditetapkan sebagai Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Dalam hal tidak terdapat pengganti atas Pengguna yang dinonaktifkan sebelumnya, LPP MENETAPKAN Pengguna baru yang sudah registrasi sebelumnya menjadi Petugas Administrator baru.

BAB Kesatu

Registrasi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. registrasi LPP dan registrasi Petugas Administrator; dan b. registrasi Pengguna.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Petugas Administrator dan Pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi goAML.

BAB III

TEKNIK PENGGUNAAN APLIKASI GOAML

Pasal 21

Koreksi

(1) Aplikasi goAML digunakan oleh LPP sebagai: a. media komunikasi antara PPATK dan LPP; dan b. sarana informasi statistik kepatuhan Pihak Pelapor atas penyampaian laporan ke PPATK. (2) Lingkup media komunikasi antara PPATK dengan LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; b. kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor; c. pelaksanaan audit kepatuhan dan/atau audit khusus; d. pelaksanaan pemantauan atas hasil audit kepatuhan dan/atau audit khusus; e. rekomendasi pengenaan sanksi administratif oleh PPATK; f. pengenaan sanksi administratif; g. penyusunan atau penyempurnaan kebijakan Pengawasan Kepatuhan; dan h. koordinasi terkait Pengawasan Kepatuhan.

Pasal 22

(1) Penggunaan Aplikasi goAML sebagai media komunikasi antara PPATK dan LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan melalui message board. (2) Teknik penggunaan message board sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 23

(1) Penggunaan Aplikasi goAML sebagai sarana informasi statistik kepatuhan Pihak Pelapor atas penyampaian laporan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui menu statistik. (2) Informasi statistik kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. statistik laporan berdasarkan periode dan kelompok industri; b. statistik laporan berdasarkan jenis laporan dan Pihak Pelapor; c. statistik laporan berdasarkan periode dan Pihak Pelapor; d. statistik laporan berdasarkan periode dan status laporan; e. statistik transaksi berdasarkan Pihak Pelapor; f. statistik transaksi berdasarkan jenis laporan; g. statistik permintaan organisasi berdasarkan struktur delegasi; h. statistik permintaan organisasi berdasarkan statistik registrasi; i. statistik permintaan organisasi berdasarkan Pihak Pelapor baru; j. statistik permintaan Pengguna berdasarkan Pengguna baru; dan k. statistik permintaan Pengguna berdasarkan statistik Pengguna registrasi. (3) Petugas Administrator mengelola pembagian informasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna. (4) Teknik penggunaan menu statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 24

(1) Petugas Administrator dan Pengguna harus: a. menggunakan informasi yang diperoleh dari Aplikasi goAML hanya untuk kepentingan Pengawasan Kepatuhan, dan tidak menyampaikan informasi yang diperoleh dari Aplikasi goAML kepada pihak lain tanpa seizin PPATK; b. menjaga keamanan serta kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam Aplikasi goAML; c. menjaga kerahasiaan akun sistem Aplikasi goAML, akun Petugas Administrator, dan akun Pengguna; d. menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Aplikasi goAML; dan e. melindungi seluruh informasi yang termuat dalam Aplikasi goAML dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi secara melawan hukum. (2) Pimpinan LPP bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban oleh Petugas Administrator dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI GOAML BAGI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPATUHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25