PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

PERBAN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

LANDASAN PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, setiap Pegawai harus berlandaskan: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai; dan c. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus. (2) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku juga bagi pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang diselenggarakan oleh PPATK berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh PPATK. (3) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PPATK mengenai tata cara pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. (4) Ketentuan mengenai: a. nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi pegawai PPATK.

Pasal 5

(1) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus sejalan dengan nilai dasar PPATK meliputi: a. integritas; b. kapabilitas; c. komitmen; dan d. sinergi. (2) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai integritas; b. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai kapabilitas; c. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai komitmen; dan d. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai sinergi.

Pasal 6

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas; b. menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; c. menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; d. tidak menyalahgunakan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus untuk mendapat keuntungan dan/atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau untuk orang lain; e. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus secara mandiri dan tidak meminta bantuan, fasilitas dan layanan dari Pihak Pelapor; dan f. menolak tawaran atau ajakan yang berhubungan dengan jabatan, serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban, dari Pihak Pelapor atau pihak lain yang dapat mempengaruhi integritas pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

Pasal 7

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai kapabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dengan sikap cermat, disiplin, profesional, tegas, dan konsisten berdasarkan prinsip kehati-hatian; b. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi secara jelas dan benar kepada Pihak Pelapor selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan d. meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk kebutuhan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

Pasal 8

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sesuai dengan perintah dan persetujuan atasan atau pejabat yang berwenang; b. menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; c. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau desakan dari Pihak Pelapor dan pihak lain; d. menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; e. memastikan data dan informasi yang diperoleh selama Audit Kepatuhan dan Audit Khusus hanya dapat diketahui, diakses atau diberikan kepada pihak yang berwenang; f. melaksanakan audit secara objektif dan independen; g. tidak bertindak sewenang-wenang selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; h. tidak melakukan tindakan, ucapan, dan perilaku yang melanggar kesusilaan selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan i. mengutamakan pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus daripada kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pasal 9

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi: a. menjaga hubungan dengan Pihak Pelapor secara profesional dan independen; b. memberikan solusi, masukan, dan rekomendasi kepada Pihak Pelapor untuk meningkatkan kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK; c. proaktif dan produktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur; d. proaktif dan bekerjasama dengan unit kerja dan satuan kerja lain di lingkungan PPATK dalam mendukung pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; e. bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK; dan f. bekerjasama antar unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK dengan mengedepankan visi, misi, sasaran dan tujuan PPATK.

BAB Kedua

Kode Etik

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam mencegah Pelanggaran, pimpinan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan PPATK: a. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal dalam melaksanakan pengawasan internal; b. membangun koordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan c. menginternalisasi nilai dasar, Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, serta penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada Pegawai, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor. (2) Atasan langsung harus mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada Pegawai. (3) Upaya memberikan pemahaman dan penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. memberikan keteladanan; b. melakukan pengawasan; dan c. melakukan pembinaan terhadap Pegawai.

Pasal 11

Informasi dugaan Pelanggaran oleh Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur berasal dari: a. Pengaduan; dan/atau b. Temuan.

Pasal 12

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berasal dari: a. Pegawai; b. Lembaga Pengawas dan Pengatur; c. Pihak Pelapor; dan/atau d. masyarakat. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. surat; b. surat elektronik; c. sistem aplikasi pengaduan; dan/atau d. media elektronik, ke pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pelanggaran yang dilakukan Pegawai disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai yang melakukan Pelanggaran. (4) Tembusan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian. (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus ke Lembaga Pengawas dan Pengatur. (6) Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti pengaduan atas Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari: a. atasan Pegawai; b. unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal; dan/atau c. unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian. (2) Temuan yang berasal dari unit kerja yang memiliki fungsi: a. pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan ke pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai yang melakukan Pelanggaran. (3) Tembusan Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian.

Pasal 14

(1) Pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai melakukan penegakan atas informasi dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi moral.

Pasal 15

Ketentuan mengenai: a. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, b. informasi dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; c. penegakan atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan d. pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai.

BAB Kedua

Pelanggaran dan Penegakan atas Pelanggaran

Pasal 11

Koreksi

Informasi dugaan Pelanggaran oleh Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur berasal dari: a. Pengaduan; dan/atau b. Temuan.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16