PERBAN

Peraturan Badan Nomor 97 Tahun 2021 tentang ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

PERBAN Nomor 97 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 2. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 3. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan Praktik Kedokteran di seluruh INDONESIA, yang dikeluarkan oleh kolegium. 4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. 5. Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA yang telah diregistrasi. 6. Adaptasi adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di INDONESIA. 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 8. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk Dokter. 10. Kolegium Kedokteran INDONESIA adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

BAB III

KOMITE BERSAMA ADAPTASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk pelaksanaan Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri dibentuk Komite Bersama Adaptasi. (2) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kementerian Kesehatan. (3) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sub Komite Evaluasi Kompetensi; dan b. Sub Komite Pembekalan. (4) Anggota Sub Komite Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan wakil dari Konsil Kedokteran INDONESIA, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran INDONESIA dan diketuai oleh wakil dari Konsil Kedokteran INDONESIA. (5) Sub Komite Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan tugas: a. penilaian kompetensi pra Adaptasi; dan b. memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Kompetensi Adaptasi. (6) Anggota Sub Komite Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan wakil dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Konsil Kedokteran INDONESIA, Organisasi profesi, Kolegium, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan INDONESIA dan diketuai oleh wakil dari Kementerian Kesehatan. (7) Sub Komite Pembekalan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf b melaksanakan tugas: a. MENETAPKAN materi pembekalan; b. menyusun peta penempatan; dan c. merekomendasikan Fasyankes tempat pelaksanaan Adaptasi. (8) Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 7

Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun pedoman dan mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas Komite.

Pasal 8

(1) Sebelum pelaksanaan pembekalan, Sub Komite Evaluasi Kompetensi melakukan penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri calon peserta Adaptasi. (2) Hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kompeten; atau b. belum kompeten; (3) Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri mengikuti pembekalan. (4) Dalam hal hasil penilaian kompetensi pra Adaptasi bagi Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri harus mengikuti penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan kompetensi di bidang keilmuan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penguatan persiapan Adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan, Komite Bersama Adaptasi memberikan pembekalan terhadap Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri. (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum pelaksanaan Adaptasi. (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penajaman kompetensi, penjelasan mengenai penempatan, dan legalitas Dokter Spesialis Warga Negara INDONESIA Lulusan Luar Negeri peserta Adaptasi selama melakukan Adaptasi. (4) Hasil penilaian kompetensi pra adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pertimbangan bagi sub komite pembekalan dalam menentukan jangka waktu pembekalan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Peraturan Badan Nomor 97 Tahun 2021 tentang ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19