PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

PERBAN Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara INDONESIA. 2. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Republik INDONESIA. 4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Pasal 16

Koreksi

(1) Aspek penilaian penghargaan Sanapati Teladan meliputi: a. kinerja dengan bobot 80% (delapan puluh per seratus); dan b. pendukung dengan bobot 20% (dua puluh per seratus). (2) Indikator penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai penggerak literasi dan wawasan keamanan informasi dan/atau keamanan siber dengan bobot 10% (sepuluh per seratus); b. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai pemberi layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber di instansi masing-masing dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); c. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai yang mengelola keamanan informasi dan/atau keamanan siber di unit kerja/satuan kerja/instansi dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus); dan d. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian profesional dengan bobot 20% (dua puluh per seratus). (3) Indikator penilaian aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. masa kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); b. penghargaan yang pernah diterima dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); c. pelatihan yang pernah diikuti dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan d. sertifikasi yang pernah didapat dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus). (4) Penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian skor pada rapat tim penilai di tingkat Instansi Pemerintah masing-masing. (5) Penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan skala: a. cukup: 61 (enam puluh satu) s.d. 75 (tujuh puluh lima); b. baik: 76 (tujuh puluh enam) s.d. 90 (sembilan puluh); dan c. sangat baik: 91 (sembilan puluh satu) s.d.100 (seratus). (6) Penilaian indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menggunakan skala: a. masa kerja 1. 0 (nol) s.d. 10 (sepuluh) tahun: 60 (enam puluh) poin; 2. 11 (sebelas) s.d. 20 (dua puluh) tahun: 80 (delapan puluh) poin; dan 3. lebih dari 20 (dua puluh) tahun: 100 (seratus) poin. b. penghargaan yang telah didapatkan 1. dari eselon I Kementerian/Lembaga/Gubernur: 10 (sepuluh) poin untuk masing-masing penghargaan, paling banyak yang diakui 3 (tiga) penghargaan. 2. dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian dan sederajat: 20 (dua puluh) poin untuk masing-masing penghargaan, paling banyak yang diakui 2 (dua) penghargaan. 3. dari PRESIDEN: 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing penghargaan. c. pelatihan bidang keamanan siber dan sandi 1. 60 (enam puluh) s.d. 200 (dua ratus) jam pelajaran: 10 (sepuluh) poin untuk masing- masing pelatihan, paling banyak yang diakui 5 (lima) pelatihan. 2. lebih dari 200 (dua ratus) jam pelajaran: 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing pelatihan. d. sertifikasi di bidang keamanan informasi dan/atau keamanan siber yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi terakreditasi dengan jumlah 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing sertifikasi, paling banyak yang diakui 5 (lima) sertifikasi. (7) Formulir penilaian dan penjelasan sub-indikator aspek penilaian kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB II

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37