PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN

PERBAN Nomor 16 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 3. Industri Rumah Tangga adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis. 4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 5. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. 6. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluh Keamanan Pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dan pendampingan Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro dan Kecil dari organisasi yang kompeten. 7. Pelatihan DFI adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi DFI dengan standar kompetensi pengawas Pangan. 8. Pelatihan PKP adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PKP dengan standar kompetensi penyuluh Keamanan Pangan. 9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang DFI dan PKP yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 10. Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan. 11. Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Koreksi

Penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggara pelatihan merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi: a. jadwal pelatihan; b. tenaga pelatihan; dan c. sarana dan prasarana pelatihan. (2) Jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum dan dapat diberikan materi tambahan yang diperlukan di luar Kurikulum. (3) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tenaga pengajar; dan b. pengelola dan penyelenggara pelatihan. (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, termasuk keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta; b. memiliki kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain Keamanan Pangan; dan c. memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan pengawas pangan berbasis kompetensi. (5) Pengelola dan penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Management of Training dan sertifikat Training Officer Course atau sertifikat yang setara. (6) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Calon peserta pelatihan mendaftar ke penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Penyelenggara pelatihan melakukan seleksi terhadap calon peserta pelatihan. (3) Berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pelatihan MENETAPKAN peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 10

(1) Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) jam pelajaran. (2) Pelaksanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 4 (empat) hari kerja. (3) Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara klasikal dengan menggunakan metode tatap muka baik dilakukan dalam jaringan (daring) ataupun luar jaringan (luring). (4) Jumlah peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 (tiga puluh) orang setiap kelas.

Pasal 11

(1) Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Perubahan terhadap Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

(1) Penilaian akhir Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dihitung dari jumlah nilai terhadap: a. capaian akademik hasil pembelajaran; dan b. sikap perilaku selama pelatihan. (2) Untuk mendapatkan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rapat evaluasi akhir yang melibatkan tenaga pengajar, pengelola dan penyelenggara pelatihan, dan Penjamin Mutu. (3) Capaian akademik hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari kelengkapan hasil penugasan selama pelatihan dengan bobot 90% (sembilan puluh persen). (4) Sikap perilaku selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot 10% (sepuluh persen) dengan penilaian terhadap indikator sebagai berikut: a. integritas yang dinilai dari kejujuran dalam melaksanakan tugas dengan bobot 5% (lima persen); dan b. kedisiplinan yang dinilai dari ketepatan hadir dalam setiap kegiatan pelatihan dan mengumpulkan tugas selama pelatihan dengan bobot 5% (lima persen). (5) Nilai akhir peserta pelatihan dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Peserta pelatihan dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai akhir paling rendah 80 (delapan puluh). (2) Kualifikasi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan gradasi penilaian sebagai berikut: a. sangat memuaskan dengan nilai akhir 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus); b. memuaskan dengan nilai akhir 90 (sembilan puluh) sampai dengan 94,9 (sembilan puluh empat koma sembilan); c. baik dengan nilai akhir 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 89,9 (delapan puluh sembilan koma sembilan); dan d. cukup dengan nilai akhir 80 (delapan puluh) sampai dengan 84,9 (delapan puluh empat koma sembilan).

Pasal 14

(1) Peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggaraan pelatihan terakreditasi, atau lembaga pelatihan yang mendapatkan Penjamin Mutu dari lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi. (2) Dalam hal peserta pelatihan dinyatakan lulus oleh lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan mengajukan nomor sertifikat kelulusan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan. (3) Peserta yang tidak lulus pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan oleh penyelenggara pelatihan. (4) Format sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16