PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional

PERBAN Nomor 6 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan : 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain. 3. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 4. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 5. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 8. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan di lingkungan Badan Pangan Nasional. 9. Tamu adalah tamu dinas Badan Pangan Nasional yang diatur secara Keprotokolan. 10. Pasangan adalah isteri atau suami dari Kepala Badan, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Tamu Kepala Badan/Badan Pangan Nasional. 11. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh barisan yang mengikuti/melaksanakan upacara. 12. Pemimpin Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh barisan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara. 13. Pembawa Acara adalah seseorang yang melakukan tugas untuk mengantarkan jalannya suatu upacara (acara) sehingga upacara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 14. Peserta Upacara adalah kelompok orang yang mengikuti upacara sebagai barisan upacara. 15. Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan acara kenegaraan dan/atau Acara Resmi sesuai dengan aturan Keprotokolan. 16. Bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. 17. Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 18. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah INDONESIA Raya. 19. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat Keprotokolan. 20. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. 21. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 22. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 23. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretaris utama dan deputi.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 9

Koreksi

Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera.

Pasal 10

Koreksi

Upacara bendera sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: a. upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik INDONESIA; dan b. upacara bendera yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh: 1. PRESIDEN; dan/atau 2. Kepala Badan.

Pasal 11

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit terdiri atas: a. pelantikan pejabat; b. serah terima jabatan; c. pengambilan sumpah/janji aparatur sipil negara; dan d. penandatanganan naskah kesepahaman bersama/naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 12

(1) Tata Upacara bendera diberlakukan untuk upacara bendera di luar ruangan dan di dalam ruangan. (2) Tata Upacara bendera meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata letak dalam upacara bendera; c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera; d. tata Lagu Kebangsaaan dalam upacara bendera; dan e. tata pakaian dalam upacara bendera. (3) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 13

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaaan doa. (2) Dalam keadaan kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera di dalam ruangan. (3) Tata urutan upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. penghormatan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaaan doa.

Pasal 14

(1) Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi: a. tata letak upacara bendera di luar ruangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan. (2) Tata letak upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata letak upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

(1) Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi: a. tata Bendera Negara pada upacara bendera di luar ruangan; dan b. tata Bendera Negara pada upacara bendera di dalam ruangan. (2) Tata Bendera Negara pada upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Bendera Negara dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara. (3) Tata Bendera Negara pada upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Bendera Negara dipasang pada tiang bendera pataka; dan b. tiang bendera pataka diletakkan di tempat upacara.

Pasal 16

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi: a. tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di luar ruangan; dan b. tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di dalam ruangan. (2) Tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. (3) Tata Lagu Kebangsaan pada upacara bendera di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penghormatan kepada Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan pada saat penghormatan kepada Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. (4) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan penghormatan kepada bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b iringan Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh Peserta Upacara.

Pasal 17

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dalam upacara bendera dapat menggunakan: a. pakaian sipil lengkap; b. pakaian adat tradisional; atau c. seragam resmi lain yang telah ditentukan. (2) Penggunaan pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan.

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Inspektur Upacara; b. Pemimpin Upacara; c. pengibar bendera, untuk upacara bendera di luar ruangan; d. pembawa naskah; e. pembaca naskah; f. Pembawa Acara; dan g. Peserta Upacara. (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada upacara bendera di luar ruangan paling sedikit meliputi: a. Bendera Negara; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Pancasila; e. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan g. teks doa. (4) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada upacara bendera di dalam ruangan paling sedikit meliputi: a. Bendera Negara; b. tiang bendera pataka; c. mimbar upacara; d. naskah Pancasila; e. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan g. teks doa.

Pasal 19

Dalam hal kondisi tertentu, yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tata Upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Pasal 20

(1) Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi: a. tata urutan acara; b. tata pakaian; dan c. tata letak. (2) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan. (3) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan kerja sama berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan.

Pasal 21

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup.

Pasal 22

(1) Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan pelantikan jabatan, serah terima jabatan, dan pengambilan sumpah/janji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan penandatanganan kesepahaman bersama/naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi tugas dan fungsi kesekretariatan.

Pasal 23

Tata letak upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Pembawa Acara; b. pembaca doa; c. pembawa naskah; dan d. kelengkapan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Perlengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Bendera Negara; b. tiang bendera pataka; c. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara bukan upacara bendera; dan d. teks doa.

Pasal 25

Dalam upacara bukan upacara bendera, Bendera Negara dipasang pada tiang bendera pataka dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB Kedua

Tata Upacara Bendera

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dalam hal kondisi tertentu, yang tidak memungkinkan terlaksananya Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tata Upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

BAB Ketiga

Tata Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup.

Pasal 22

Pasal 23

Tata letak upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

Pasal 25

Dalam upacara bukan upacara bendera, Bendera Negara dipasang pada tiang bendera pataka dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VII

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 28

Koreksi

(1) Kunjungan kerja dilakukan oleh Kepala Badan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional. (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. kunjungan kerja dalam negeri; dan b. kunjungan kerja luar negeri.

Pasal 29

Koreksi

(1) Kunjungan kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka: a. mendampingi kunjungan kerja PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. membuka dan/atau menutup rapat kerja, konferensi internasional, pelatihan, seminar, lokakarya, ceramah kuliah umum di perguruan tinggi; c. menghadiri undangan rapat terbatas atau acara gubernur, bupati, atau wali kota; dan/atau d. inspeksi mendadak atau meninjau kegiatan di bidang pangan. (2) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jadwal acara; b. pemberitahuan kepada pemerintah daerah; c. bahan kunjungan kerja; d. akomodasi; e. transportasi; dan f. pengawalan untuk Kepala Badan. (3) Persiapan pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. unit kerja yang membidangi urusan Keprotokolan dalam hal kunjungan kerja Kepala Badan; dan b. masing-masing unit kerja dalam hal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 30

(1) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka: a. mendampingi kunjungan kerja PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. menghadiri undangan negara asing dan/atau Organisasi Internasional; dan c. kunjungan kerja luar negeri yang bersifat resmi lainnya. (2) Perlengkapan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jadwal acara; b. surat izin PRESIDEN kepada Kepala Badan; c. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara; d. penerbitan paspor dinas dan izin perjalanan luar negeri (exit permit) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; e. surat permohonan visa ke kedutaan negara tujuan, apabila diperlukan; f. visa dari negara tujuan, apabila diperlukan; g. bahan kunjungan kerja; h. akomodasi; dan i. transportasi. (3) Persiapan pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. unit kerja yang menangani Keprotokolan dalam hal kunjungan kerja Kepala Badan; dan b. masing – masing unit kerja dalam hal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2025 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIEF PRASETYO ADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TATA LETAK UPACARA BENDERA DI LUAR RUANGAN DAN TATA LETAK UPACARA BENDERA DI DALAM RUANGAN 1. Tata Letak Upacara Bendera di Luar Ruangan Keterangan: 1. Inspektur Upacara; 2. Pemimpin Upacara; 3. Tiang Bendera; 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 5. Korps Musik/Paduan Suara; 6. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Petugas Lainnya; 7. Petugas Upacara (Pengibar Bendera); 8. Peserta Upacara; 9. Ajudan/ADC; dan 10. Penerima Penghargaan (apabila diperlukan). 2. Tata Letak Upacara Bendera di Dalam Ruangan Keterangan: 1. Inspektur Upacara; 2. Pemimpin Upacara; 3. Tiang bendera pataka (Bendera sudah dikibarkan); 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 5. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Petugas Lainnya); 6. Peserta Upacara; 7. Ajudan/ADC; dan 8. Penerima Penghargaan (apabila diperlukan). KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TATA LETAK UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA 1. Pelantikan pejabat, Serah Terima Jabatan, Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara Keterangan: 1. Inspektur Upacara; 2. Meja Penandatanganan; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Pejabat yang dilantik/serah terima/diambil sumpah atau janji; 5. Petugas Upacara (Pembawa Acara, Pembaca Doa, Dirigen, Pembaca Naskah dan Petugas Lainnya); 6. Bendera Negara; 7. Bendera Instansi; dan 8. Pasangan Pejabat yang dilantik/Peserta Upacara. 2. Penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama/Naskah Perjanjian Kerja Sama Keterangan: 1. PIHAK KESATU; 2. PIHAK KEDUA; 3. Meja Penandatanganan; 4. Tamu Undangan; 5. Bendera PIHAK KESATU; dan 6. Bendera PIHAK KEDUA. KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL BENTUK DAN WARNA PIN PROTOKOL Bentuk/Gambar Keterangan 1. Bahan logam warna emas 2. Gambar terdiri dari: - Logo Badan Pangan Nasional; dan - Bertuliskan Protokol Badan Pangan Nasional 3. Menggunakan 2 (dua) pin tusuk kiri kanan. 4. Ukuran: a. Tinggi 2,5 cm; dan b. Lebar 2,5 cm. 5. Warna: a. Kode warna lingkaran dasar HEX #002758; b. Kode warna lingkaran garis dalam dan luar HEX #ce9c30; dan c. Kode warna lingkaran dasar tengah HEX #ffde59. KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36