KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang ORGANISASI KEPANITERAAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH AGUNG

KEPPRES Nomor 75 Tahun 1985

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Di lingkungan Mahkamah Agung Republik INDONESIA terdapat satuan administrasi yang disebut Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal dan berada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 2

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Koreksi

(1) Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Panitera Sekretariat Jenderal. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera/Sekretariat Jenderal di bidang administrasi peradilan di bantu oleh Wakil Panitera, dan di bidang administrasi umum dibantu oleh Wakil Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Panitera/Sekretariat Jenderal bertugas : a. memimpin Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugasnya dan membina seluruh satuan organisasi di lingkungan Kepanitera an/Sekretariat Jenderal agar berdayaguna dan berhasilguna; b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal; c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga lain di luar Mahkamah Agung. d. memberikan bantuan teknis terhadap pelaksanaan pengawasan jalannya peradilan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera/Sekretariat Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 6

(1) Wakil Panitera bertugas membantu Panitera/Sekretariat Jenderal dalam pembinaan administra si peradilan. (2) Wakil Sekretaris Jenderal bertugas membantu Panitera/Sekretaris Jenderal dalam pembinaan administrasi keuangan, administrasi kepegawai an, peralatan dan perlengkapan serta ketatausahaan lainnya; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Panitera/Sekretaris Jenderal membawahi : a. Direktorat Perdata; b. Direktorat Perdata Agama; c. Direktorat Tata Usaha Negara; d. Direktorat Pidana; e. Direktorat Hukum dan Peradilan; f. Biro Umum; g. Biro Keuangan; h. Biro Kepegawaian; i. Kelompok Fungsional yang terdiri dari : 1) Tenaga Ahli; 2) Yustisial.

Pasal 8

(1) Direktorat adalah unsur penunjang teknis yudi katif yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Jenderal melalui Wakil Panitera. (2) Direktorat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepaniteraan/Sekretariat Jenderal di bidang administrasi peradilan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. (3) Direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat.

Pasal 9

(1) Biro adalah unsur penunjang administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Jenderal melalui Wakil Sekretaris Jenderal. (2) Biro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal di bidang administrasi umum sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- masing. (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Pasal 10

(1) Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pendapat berdasarkan keahlian serta mengkaji masalah hukum di bidang peradilan, untuk kepentingan pimpinan dan Majelis pada Mahkamah Agung. (2) Hakim Yustisial mempunyai tugas : a. membantu melaksanakan tugas pengawasan Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh tenaga hakim dari pengadilan tingkat banding yang dipekerjakan di Mahkamah Agung; b. membantu Majelis pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan MEMUTUSKAN perkara-perkara yang dilakukan oleh tenaga hakim dari pengadilan tingkat pertama yang dipekerjakan di Mahkamah Agung. (3) Jumlah Tenaga Ahli sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, dan jumlah Hakim Yustisial disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Tenaga Ahli dan Hakim Yustisial dikoordinasikan oleh Panitera/Sekretaris Jenderal. (5) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari : a. Tenaga Ahli bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung; b. Hakim Yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung; c. Hakim Yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Majelis yang bersangkutan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang ORGANISASI KEPANITERAAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH AGUNG

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17