Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS

(1) Pos diselenggarakan guna mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah INDONESIA dan dalam hubungan antar bangsa. (2) Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan.

(1) Pos diselenggarakan oleh negara. (2) Menteri bertindak sebagai penyelenggara Administrasi Pos INDONESIA yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu. (3) Menteri melimpahkan tugas dan wewenang pengusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu- satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya. (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya. (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan. (4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri. (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

(1) Rahasia surat yang dikirim melalui pos dijamin oleh negara. (2) Pembukaan, pemeriksaan, dan penyitaan atas surat serta kiriman dilakukan berdasarkan UNDANG-UNDANG.

Pemeriksaan atas kiriman-pos wajib didahulukan oleh instansi yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kiriman masih tetap merupakan milik pengirim selama belum diserahkan kepada penerima.

Menteri dapat melakukan pembatasan penyelenggaraan pos jika terjadi bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang.

(1) Susunan tarif pos diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Menteri MENETAPKAN : a. tarif pos yang sejalan dengan peningkatan dan pengembangan pos; b. klasifikasi suratpos dan paketpos untuk menentukan prioritas pengiriman dan penyampaiannya.

(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman-pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya. (3) Kewajiban mengangkut kiriman-pos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman- pos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang: 1. perincian penyelenggaraan pos; 2. pekerjaan lain yang diserahkan kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3); 3. pelaksanaan tugas pelayanan dan penyampaian suratpos untuk daerah kecamatan dan pedesaan; 4. batas ukuran, berat, dan isi kiriman; 5. penerbitan dan penjualan prangko; www.djpp.kemenkumham.go.id 6. jenis benda yang dilarang pengirimannya melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3); 7. tata cara meminta kembali kiriman atau mengubah alamatnya oleh pengirim; 8. pengiriman dengan perhitungan kemudian melalui badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3); 9. pembebasan tarif pos; 10. cara menangani kiriman yang ditolak oleh penerima yang dituju dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, atau yang buntu karena sesuatu sebab; 11. persyaratan dan biaya yang berhubungan dengan angkutan kiriman-pos serta tanggung jawab pengangkutannya; dan 12. hal-hal lain yang perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pos.

(1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi: a. kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paketpos yang dikirim dengan harga tanggungan; b. kehilangan suratpos tercatat atau paketpos tanpa harga tanggungan; c. kerusakan isi paketpos tanpa harga tanggungan. (2) Ganti rugi yang diberikan oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3): a. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf a adalah sebesar jumlah yang dipertanggungkan dengan ketentuan bahwa jika isi kiriman itu hanya sebagian yang hilang, maka ganti rugi diberikan untuk bagian yang hilang itu; b. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri; c. untuk peristiwa menurut ketentuan ayat (1) huruf c adalah sebanding dengan kerusakan yang diderita dengan memperhatikan jumlah maksimum yang ditetapkan. (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak diberikan jika: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirimkan; b. kerusakan terjadi karena pengepakan yang kurang memadai atau yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim; c. surat atau paketpos ternyata dipertanggungkan dengan harga tanggungan yang melebihi harga sebenarnya. (4) Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika peristiwa kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, sebagaimana yang ditentukan oleh yang berwenang. (5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ketentuan www.djpp.kemenkumham.go.id tentang barang yang hilang dan yang ditemukan kembali, ditetapkan oleh Menteri. (6) Tuntutan ganti rugi terhadap kiriman hanya dapat diajukan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG ini. (7) Ganti rugi tidak diberikan untuk kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos.

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman-pos, atau keselamatan orang, dilarang.

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan lalu lintas uang untuk: 1. menerima setoran dan melakukan pembayaran uang melalui wesel-pos; 2. menerima setoran dan simpanan serta melakukan pembayaran uang tabungan; dan 3. melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kuitansipos.

Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan giropos untuk: 1. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan cekpos; dan 2. menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, selain uang Kantor Perbendaharaan Negara, diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Keamanan.

Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta tentang Pos Internasional" yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya. (4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

PERATURAN PEMERINTAH sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG ini dapat MENETAPKAN pidana yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG ini.

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam UNDANG-UNDANG ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta www.djpp.kemenkumham.go.id memeriksa dan menyita kiriman yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Dengan berlakunya UNDANG-UNDANG ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1984 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 28 www.djpp.kemenkumham.go.id