UU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

UU Nomor 19 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Article 7

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh PRESIDEN.

Article 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara INDONESIA; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai sifat kenegarawanan; e. sehat jasmani dan rohani; f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan h. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Article 9

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN diangkat oleh PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PRESIDEN terpilih dilantik.

Article 10

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan PRESIDEN berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan PRESIDEN atau berakhir karena diberhentikan oleh PRESIDEN.

Article 11

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; e. alasan lain yang ditentukan oleh PRESIDEN. (2) PRESIDEN memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Article 12

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah; c. pejabat lain; d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.

Article 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan PRESIDEN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

BAB Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Article 9

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN diangkat oleh PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PRESIDEN terpilih dilantik.

Article 10

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan PRESIDEN berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan PRESIDEN atau berakhir karena diberhentikan oleh PRESIDEN.

Article 11

(1) Anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; e. alasan lain yang ditentukan oleh PRESIDEN. (2) PRESIDEN memberhentikan sementara anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Article 12

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN tidak boleh merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah; c. pejabat lain; d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.

Article 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan PRESIDEN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.