PP

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

PP Nomor 84 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

KEANGGOTAAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Article 10

(1) Susunan keanggotaan Komite terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 11 (sebelas) orang anggota. (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kementerian Keuangan; b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; c. Asosiasi Profesi Akuntan; d. Badan Pemeriksa Keuangan; e. otoritas pasar modal; f. otoritas perbankan; g. akademisi akuntansi; h. pengguna jasa Akuntan Publik; i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan; k. Dewan Standar Akuntansi Syariah; l. Dewan Standar Profesi Akuntan Publik; dan m. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (3) Keanggotaan Komite bersifat kolegial. (4) Ketua Komite ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Article 11

Anggota Komite diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Article 12

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik INDONESIA; b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. sehat jasmani dan jiwa yang dinyatakan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah; e. berkelakuan baik; f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai anggota Komite; g. memiliki integritas dan reputasi yang baik; h. berpendidikan paling rendah strata satu (S-1); dan i. memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan/atau audit. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk calon anggota Komite yang berasal dari unsur: a. akademisi harus memiliki status sebagai dosen tetap bidang akuntansi, berpendidikan strata tiga (S-3) di bidang akuntansi yang latar belakang pendidikan strata satu (S-1) di bidang akuntansi. b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Dewan Standar Profesi Akuntan Publik harus memiliki pengalaman sebagai auditor selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih. c. Asosiasi Profesi Akuntan dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan harus memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Article 13

(1) Menteri menyampaikan permintaan calon anggota Komite kepada pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara tertulis untuk diangkat sebagai anggota Komite. (2) Pimpinan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan 1 (satu) orang sebagai calon anggota Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima. (3) Proses penentuan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada masing-masing unsur. (4) Penyampaian usulan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. surat keterangan sehat dari dokter; c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan e. fotokopi sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan atau sertifikasi profesi di bidang akuntansi dan/atau audit. (5) Dalam hal terdapat pimpinan unsur tidak mengusulkan calon anggota Komite sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menunjuk calon anggota Komite yang mewakili unsur Komite tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan unsur tersebut. (6) Menteri MENETAPKAN keanggotaan Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya seluruh usulan calon anggota dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Article 14

(1) Anggota Komite berhenti karena: a. meninggal dunia; b. berakhirnya masa jabatan; atau c. diberhentikan. (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Komite; c. mengundurkan diri; d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap; f. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; g. tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili; atau h. atas permintaan unsur yang mengutus. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur oleh Komite setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Article 15

(1) Dalam hal anggota Komite berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c sebelum masa keanggotaannya berakhir, Menteri MENETAPKAN anggota Komite pengganti yang diusulkan oleh unsur Komite yang anggotanya berhenti. (2) Masa keanggotaan anggota Komite pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan sisa masa keanggotaan anggota yang digantikan berakhir.

BAB IV

TATA KERJA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Article 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite berpedoman pada tata kerja Komite. (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tata kerja perumusan pertimbangan;dan b. tata kerja Banding. (3) Dalam melaksanakan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite harus mematuhi kode etik. (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komite.

Article 17

(1) Komite dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengambilan keputusan perumusan pertimbangan, rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota. (3) Komite melakukan kajian dan/atau penelitian dalam rangka merumuskan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan/atau Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.

Article 18

(1) Komite dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (3) Setiap hasil rapat dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan secara tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja perumusan pertimbangan ditetapkan oleh Komite.

Article 19

(1) Komite sebagai lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan sidang berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Komite paling lambat 2 (dua) bulan sejak pengenaan sanksi administratif ditetapkan. (3) Pengajuan Banding harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung yang lengkap dan benar. (4) Dalam hal Banding diajukan lebih dari 2 (dua) bulan pengenaan sanksi administratif ditetapkan, pengajuan Banding dinyatakan ditolak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Banding ditetapkan oleh Komite.

Article 20

(1) Komite wajib menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Banding secara lengkap. (2) Keputusan Banding wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Banding diterima lengkap. (3) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggota. (4) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (6) Keputusan Banding bersifat final dan mengikat (7) Setiap hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didokumentasikan secara tertulis.