PP

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PP Nomor 25 Tahun 2004

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Article 9

(1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas : a. seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya lebih dari 45 orang; dan b. seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya tidak lebih dari 45 orang. (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. (4) Hasil … (4) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

Article 10

(1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD MENETAPKAN seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan. Pasal 11 …

Article 11

Article 12

(1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. (2) Pemilihan … (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Article 13

(1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 14 …

Article 14

(1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD. (3) Apabila pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama sehingga melebihi jumlah calon Wakil Ketua DPRD yang diperlukan, calon Pimpinan DPRD pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang, calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai jumlah Wakil Ketua DPRD. (4) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (5) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (6) Pimpinan … (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji, yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Article 15

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD; d. melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan; e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara; f. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya.

Article 16

(1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD. (2) Usul … (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD.

Article 17

(1) Keputusan DPRD Provinsi tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentiannya. (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (4) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Article 18

(1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan. (2) Pemilihan … (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 21

DPRD mempunyai hak : a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat.

Article 22

(1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada : a. anggota … a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Article 23

(1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya. (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah. (5) Pernyataan … (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Article 24

(1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah. (4) Pembicaraan mengenai usul melakukan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. (5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (6) Usul … (6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. (7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah. (8) Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Panitia Khusus dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Article 25

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila hasil penyidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, PRESIDEN memberhentikan sementara Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya. (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, PRESIDEN memberhentikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya. (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala … Kepala Daerah tidak bersalah, PRESIDEN mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. (5) Pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati, dan Walikota dan atau Wakil Walikota, pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Article 26

(1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan negara. (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD. (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan panggilan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau penyidik kejaksaan, atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam … (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Article 27

(1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul pernyataan pendapat tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; c. para … c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah. (6) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya. (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD. (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD berupa : a. pernyataan pendapat; b. saran penyelesaiannya; dan c. peringatan.

Article 28

Anggota DPRD mempunyai hak : a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif.

Article 29

(1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah. (2) Usul … (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. (4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah. (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali. (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. Pasal 30 …

Article 30

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis. (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna MEMUTUSKAN layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti. (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah. (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan. (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan. (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas. (8) Jawaban … (8) Jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang diperlukan. (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum. (4) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi, Fraksi urutan pertama memiliki jumlah anggota dua kali atau lebih dari jumlah anggota Fraksi urutan kedua, Fraksi urutan pertama berhak mengajukan dua orang calon Pimpinan DPRD dan Fraksi urutan kedua berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (5) Apabila unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan empat orang, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD, Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (6) Apabila … (6) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat dua Fraksi dengan jumlah anggota yang sama atau seimbang, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD kedua Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan masing-masing dua orang calon Pimpinan DPRD. (7) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu Fraksi, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD yang berjumlah tiga orang, Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan dua orang calon Pimpinan DPRD, dan Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (8) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu Fraksi, untuk memenuhi unsur Pimpinan DPRD yang berjumlah empat orang, Fraksi yang bersangkutan berhak mengajukan tiga orang calon Pimpinan DPRD, dan Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD. (9) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.