PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

PERPRES Nomor 80 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disingkat KDLI adalah dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas wilayah yurisdiksi INDONESIA. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Konvensi. . . 3 4 MENETAPKAN Konvensi adalah United Nations Conuention on TTe Law of Tle Sea Tahun 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conuention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Persetujuan Pelaksanaan adalah Agreement Relating to tlrc Implementation of Part XI of Tlw United Nations Conuention on The Law of The Sea of 10 December 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating to The Implementation of Part XI of The United Nations Conuention on The Laut of Tle Sea of 70 December 1982. Otoritas Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Otoritas adalah lembaga internasional yang dibentuk oleh Konvensi dan mempunyai mandat melakukan pengelolaan sumber daya Mineral di KDLI demi kepentingan seluruh umat manusia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi dan Persetujuan Pelaksanaan. Regulasi Otoritas adalah seluruh aturan dan ketentuan Otoritas yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan Mineral, dan perlindungan KDLI untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Konvensi dan Persetujuan Pelaksanaan. Riset Ilmiah Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mengungkap fenomena alam laut serta mengumpulkan data dan informasi di bidang kelautan yang dilakukan untuk tujuan damai dan demi kepentingan umat manusia. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kondisi geologi umum dan indikasi adanya mineralisasi, termasuk komposisi, estimasi besar sumber daya Mineral, area distribusi sumber daya Mineral, dan nilai ekonomi sumber daya Mineral di KDLI tanpa adanya hak eksklusif. 4 5 6 7 8 9. Eksplorasi BUK INDONESIA g. Eksplorasi Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan menindaklanjuti hasil Prospeksi dalam rangka mengumpulkan data secara lebih terfokus dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan potensi sumber daya dari bahan galian, serta informaii mengenai lingkungan laut dengan hak eksklusif di KDLI. 10. Eksploitasi Kawasan Dasar Laut Internasional yang selanjutnya disebut Eksploitasi adalah kegiatan menindaklanjuti hasit Eksplorasi pada sebagian atau seluruh lokasi yang telah ditentukan menjadi target pengambilan sumber daya atau cadangan Mineral yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan/atau penjualan, serta pengendalian dampak lingkungan di KDLI. 11. Sertifikat Dukungan adalah sertifikat yang diterbitkan kepada badan usaha milik negara yang ditugaskan, badan usaha, dan badan usaha asing yang mendapatkan dukungan dan dalam kontrol efektif negara Republik INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di KDLI' 12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA' 13. Badan Usaha Asing adalah setiap Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di negara yang telah menjadi anggota Konvensi di luar wilayah Negara Kesatuan RePublik INDONESIA. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Calon Kontraktor adalah Badan Usaha, BUMN, atau Badan usaha Asing yang telah mendapatkan sertifikat Dukungan dan belum mendapatkan kontrak dengan Otoritas. 16. Kontraktor adalah Badan Usaha, BUMN, atau Badan Usaha Asing yang telah mendapatkan sertifikat Dukungan dan kontrak dengan Otoritas. 17. Tim. . . t7. Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif INDONESIA di KDLI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melakukan percepatan penyelenggaraan aktivitas INDONESIA di KDLI. 18. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB III

RISET ILMIAH KELAUTAN

Article 4

Correction

(1) Riset Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan berdasarkan kebijakan yang disusun untuk peningkatan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. (21 Pen5rusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan. (4lDalam... (4) Dalam melaksanakan Riset Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, Badan Usaha, Badan Usaha Asing, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan melalui: a. keikutsertaan dalam program kerja sama internasional di bidang Riset Ilmiah Kelautan; b. diseminasi hasil riset melalui: 1. Otoritas; atau 2. jalur internasional lain jika diperlukan; dan c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kapabilitas riset. (6) Riset llmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan.

BAB VIII

KEWAJIBAN CALON KONTRAKTOR DAN KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

Article 46

Correction

(1) Calon Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi wajib untuk: a. tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan; c. memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam pedanjian kerja sama bagi Calon Kontraktor yang mendapatkan Sertilikat Dukungan dalam rangka kerja sama; dan d. memenuhi ketentuan dan mengikuti proses evaluasi yang dilaksanakan Otoritas untuk disetujui sebagai Kontraktor. (21 Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi wajib untuk: a. tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi PEPUEUK TNDOT{ESIA b. memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan; c. memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama bagi Kontraktor yang mendapatkan Sertifikat Dukungan dalam rangka kerja sama; d. menempatkan dana jaminan pengelolaan lingkungan; e. membayar kewajiban finansial kepada Pemerintah Pusat antara lain: 1. biaya permintaan sponsorship; 2. pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 3. bea masuk dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai; 4. iuran tahunan; 5. iuran produksi pada kegiatan Eksploitasi; dan 6. iuran lain yang diatur dalam perjanjian pada kegiatan Eksploitasi; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Prospeksi, Eksplorasi, dan Eksploitasi kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. (3) Besaran pembayaran iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e angka 5 ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Calon Kontraktor dan Kontraktor dalam pengelolaan Mineral di KDLI diatur dalam Peraturan Menteri. BABIX... SK No 1889ll A

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 69

Correction

(1) Calon Kontraktor atau Kontraktor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2l', dan ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 47 ayat (2),, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), atau Pasal 62 dikenai sanksi administratif. (2)Sanksi... LIK TNDONESIA (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pencabutan Sertifikat Dukungan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan oleh Menteri, menteri, atau kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (5) Apabila Calon Kontraktor atau Kontraktor belum memenuhi kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Dukungan oleh Menteri.

Article 70

Menteri sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut Sertifikat Dukungan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis jika: a. Kontraktor melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan; b. Calon Kontraktor atau Kontraktor tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Sertifikat Dukungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Konvensi, Persetujuan Pelaksanaan, dan/atau Regulasi Otoritas secara berkelanjutan; c. Calon Kontraktor atau Kontraktor tidak memenuhi hasil evaluasi dan tidak memiliki komitmen melakukan perbaikan sesuai dengan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3); d. Calon Kontraktor atau Kontraktor melakukan pelanggaran tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau e. Calon Kontraktor atau Kontraktor dinyatakan pailit. BABXIX... K INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

BAB V

Article 34

Article 35

BAB VI

Article 36

BAB VII

BAB VIII

Article 46

BAB IX

Article 48

Article 49

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

Article 60

Article 61

BAB XIV

Article 62

Article 63

Article 64

BAB XV

Article 65

Article 66

BAB XVI

BAB XVI

Article 67

BAB XVII

Article 68

BAB XVIII

Article 69

Article 70

BAB XIX

Article 71

BAB XX

Article 73

Article 74