PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERPRES Nomor 45 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 2. Pemulangan adalah pemulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal. 3. Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili TKI di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Article 2

Article 8

Correction

(1) Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. (2) Pengarah sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris I : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretaris II : Menteri Dalam Negeri Sekretaris III : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA Anggota : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Sekretaris Kabinet; 8. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 9. Kepala Kepolisian Republik INDONESIA. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembinaan Penem-patan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Wakil Ketua III : Deputi Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan; 3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial; 4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; 6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; 8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; 9. Deputi Bidang Perlindungan Perempu-an, Kementerian Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak; 10. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet; 11. Asisten Operasi Tentara Nasional INDONESIA; 12. Asisten Operasi Kepolisian Republik INDONESIA. (4) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB Kelima

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18

Article 19