PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

PERMEN Nomor 7 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERJANJIAN KERJA SAMA

Article 6

Correction

(1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi: a. perjanjian payung/umbrella agreement; b. perjanjian pelaksana; dan c. perjanjian internasional. (2) Perjanjian payung/umbrella agreement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang strategis, tidak mengikat sebagai dasar pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang, terdiri atas: a. pernyataan kehendak/letter of intent; b. deklarasi bersama/joint declaration; c. nota kesepahaman bersama/memorandum of understanding; atau d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak. (3) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang spesifik, mengikat pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu, yang terdiri atas: a. Perjanjian Kerja Sama; b. pengaturan pelaksanaan/implementation agreement/implementing arrangement; c. rencana aksi/plan of action; atau d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak. (4) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. konvensi; b. protokol; c. deklarasi; d. traktat; e. piagam; atau f. istilah lainnya yang diakui secara internasional.

Article 7

(1) Perjanjian payung/umbrella agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan Kerja Sama; c. ruang lingkup Kerja Sama; d. perencanaan dan pengaturan pelaksanaan; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; f. pengaturan perubahan/penambahan; g. penyelesaian perbedaan; dan h. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian. (2) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan Kerja Sama; c. ruang lingkup Kerja Sama; d. hak dan kewajiban; e. pembiayaan; f. pengaturan perubahan/penambahan; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; h. penyelesaian perbedaan; dan i. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian. (3) Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri selain disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga disusun dengan memperhatikan hukum internasional.

BAB III

TAHAPAN PROSES KERJA SAMA

Article 8

Correction

(1) Tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi: a. perencanaan dan/atau penjajakan Kerja Sama; b. pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama; c. pengesahan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; d. pelaksanaan Kerja Sama; dan e. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama; (2) Setiap pelaksanaan tahapan proses Kerja Sama wajib dilaporkan Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator.

Article 9

Correction

(1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian proses permulaan kegiatan Kerja Sama dengan melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan, manfaat, dan ruang lingkup Kerja Sama yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator. (2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator yang secara teknis dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Article 10

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan proses identifikasi terhadap kebutuhan, manfaat, ruang lingkup, dan calon Mitra Kerja Sama. (2) Dalam penjajakan, Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama dapat melakukan inisiasi Kerja Sama. (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Article 11

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas calon Mitra Kerja Sama yang memenuhi paling sedikit: a. kesesuaian dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian Koordinator; b. dukungan pembiayaan yang memadai; c. sumber daya manusia; d. memiliki sarana dan prasarana; dan e. teknologi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.

Article 12

(1) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan penelaahan dan pembahasan pokok-pokok materi dan bentuk Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama. (2) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait. (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi interkementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat.

Article 13

(1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan menuangkan pokok materi Kerja Sama dari hasil pembahasan dengan calon Mitra Kerja Sama ke dalam sistematika perjanjian. (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait. (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi inter/antarkementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat. (4) Penyiapan konsep akhir Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dengan memperhatikan sistematika dan format Perjanjian Kerja Sama, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional.

Article 14

(1) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan dari penomoran, pencetakan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan pembubuhan paraf pada Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang. (2) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (3) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penomoran yang merujuk pada sistem penomoran sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas di Kementerian Koordinator. (4) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (5) Pengesahan perjanjian internasional dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Koordinator dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang dan/atau diberi wewenang. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Kementerian Koordinator dapat ditandatangani oleh Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Penandatanganan perjanjian payung/umbrella agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator atau didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya. (4) Penandatanganan perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang didelegasikan. (5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Menteri Koordinator dengan memperhatikan ketentuan penerbitan surat kuasa (full powers) oleh PRESIDEN atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. (6) Penandatanganan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan menyesuaikan kedudukan Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama tersebut. (7) Setiap pejabat penanda tangan Perjanjian Kerja Sama selain Menteri Koordinator wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Koordinator atau pejabat setingkat di atasnya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama. (8) Rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam tahapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama luar negeri, Kementerian Koordinator berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Article 16

(1) Penyimpanan naskah Perjanjian Kerja Sama meliputi: a. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama dalam negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dan salinannya diserahkan kepada Pemrakarsa; b. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk disimpan pada treaty room; dan c. salinan bersertifikat/certified true copy dari naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama untuk didokumentasikan. (2) Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang telah diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dapat dipublikasikan.

Article 17

(1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, serta kementerian dan/atau lembaga terkait. (2) Pelaksanaan Kerja Sama yang memuat Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencatatan aset sebagai dampak pelaksanaan Hibah dikoordinasikan kepada biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

Article 18

(1) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan untuk memastikan agar tahapan proses Kerja Sama mulai dari proses perencanaan dan/atau penjajakan sampai dengan pelaksanaan dapat terlaksana. (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama bersama Pemrakarsa dan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Koordinator. (3) Pemantauan Kerja Sama dilakukan dengan cara: a. melakukan rapat koordinasi; dan b. melakukan kunjungan lapangan. (4) Hasil pemantauan Kerja Sama dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama sebagai dasar untuk perubahan, penundaan, perpanjangan atau pengakhiran Kerja Sama.

Article 19

(1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan dalam hal terjadi penyesuaian substansi Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh para pihak selama masa pelaksanaan Kerja Sama secara tertulis. (2) Perubahan dapat dilakukan, apabila: a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perubahan substansi Kerja Sama; b. disepakati oleh Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama; dan c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu.

Article 20

(1) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dilakukan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Kerja Sama selesai. (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, jika: a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perpanjangan Perjanjian Kerja Sama; b. disepakati oleh Kementerian Koordinator dan Mitra Kerja Sama; dan c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu. (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, jika: a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; b. tidak melalui tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); c. pelaksanaan Kerja Sama telah selesai sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir; d. terdapat penyimpangan terhadap hal yang telah disepakati Mitra Kerja Sama; dan/atau e. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27