PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE

Article 7

Correction

(1) Komite menyelenggarakan rapat Komite untuk membahas rekomendasi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. (2) Dalam penyelenggaraan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat mengundang pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Article 8

Correction

Pada rapat Komite, Menteri Badan Usaha Milik Negara menjelaskan rekomendasi tentang langkah dan bentuk dukungan Pemerintah untuk mengatasi kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) Proyek kepada Komite.

Article 9

(1) Komite melaksanakan rapat pembahasan rekomendasi Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk MENETAPKAN jumlah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) dan langkah-langkah yang diperlukan serta bentuk dukungan pemerintah terhadap masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) Proyek. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Menteri Badan Usaha Milik Negara diterima Komite. (3) Komite dapat menunjuk konsultan independen berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kajian dan memberikan masukan untuk penyusunan struktur pendanaan yang optimal dalam rangka penanganan masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun). (4) Konsultan independen menyampaikan hasil kajian dan masukan mengenai struktur pendanaan yang optimal dalam rangka penanganan masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) Proyek kepada Komite. (5) Dalam hal dilakukan penunjukan konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan oleh Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Komite menerima hasil kajian dan masukan dari konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Komite.

Article 10

(1) Sesuai hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Komite MENETAPKAN kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) yang disetujui dan langkah yang perlu diambil serta bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) Proyek. (2) Berdasarkan penetapan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menindaklanjuti proses pelaksanaan dukungan Pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13