PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PERMEN Nomor 6 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

TATA KERJA

Article 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Article 14

(1) Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi secara berkala. (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Article 15

Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE.

Article 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 17

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Article 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Article 22

Penataan organisasi Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling kurang 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.