PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 1 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 5. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 8. Penanam Modal atau disebut investor adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, Badan Usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 14. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan. 19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang- undangan. 20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. 22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah. 23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 26. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. 27. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. 28. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 29. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. 30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala. 31. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 32. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Article 5

Correction

(1) Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal, penyusunan RUPM Kabupaten harus memperhatikan arah kebijakan Penanaman Modal. (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. perbaikan iklim Penanaman Modal; b. persebaran Penanaman Modal; c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment); e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi; f. pemberian fasilitasi kemudahan dan/ atau insentif Penanaman Modal; dan g. promosi Penanaman Modal. (3) Pemerintah Daerah MENETAPKAN upaya dan langkah strategis dalam rangka perencanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Upaya dan langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Pemerintah, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah. (6) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Article 6

(1) Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten, Pemerintan Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) RUPM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati. (3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V

BIDANG USAHA

Article 7

Correction

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha : a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. (4) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Article 8

(1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: a. program/proyek strategis nasional; b. padat modal; c. padat karya; d. teknologi tinggi; e. industri pionir; f. orientasi ekspor; dan/atau g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan : a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (3) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria: a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. (4) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria: a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha besar. (5) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri; b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus. (6) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Article 10

Correction

Pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan di Daerah meliputi sektor: a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan; j. pendidikan dan kebudayaan; k. pariwisata; l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan m. ketenagakerjaan.

Article 11

Correction

Dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal melaksanakan pelayanan Penanaman Modal meliputi: a. pra perizinan; b. Perizinan Berusaha; dan c. pasca perizinan.

Article 15

(1) Setiap Pelaku Usaha atau Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha atau Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha. (2) Perizinan Berusaha atau perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. izin usaha; dan b. izin komersial atau operasional. (4) Non Izin di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis pelayanan Penanaman Modal yang bukan merupakan syarat kegiatan usaha bagi Pelaku Usaha.

Article 16

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Article 17

(1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayanan publik. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. prasarana dan sarana; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.

BAB VIII

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Article 18

Correction

(1) Pengembangan potensi dan peluang investasi dilakukan melalui: a. identifikasi potensi Penanaman Modal, antara lain meliputi: 1) pengumpulan data dan informasi potensi Penanaman Modal; dan 2) analisis potensi Penanaman Modal. b. identifikasi Peluang Penanaman Modal, antara lain meliputi: 1) pengumpulan data dan informasi daya dukung pengembangan potensi Penanaman Modal bagi pengembangan Peluang Penanaman Modal; dan 2) analisis Peluang Penanaman Modal. c. pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal; d. perencanaan pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal daerah; e. promosi dan penawaran Peluang Penanaman Modal kepada calon Penanam Modal; dan/ atau f. pengusahaan dan pengelolaan potensi dan Peluang Penanaman Modal melalui kegiatan berusaha. (2) Pengembangan potensi dan peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan/atau rencana pembangunan daerah lintas sektor.

Article 23

(1) Penanam Modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib memprioritaskan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi lokal daerah sebagai mitra usaha. (3) Dalam hal Penanam Modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara Penanam Modal dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi lokal daerah.

Article 24

(1) Kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada Pelaku Usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha. (3) Pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. penguatan kelembagaan; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis; c. peningkatan kemampuan dan keterampilan produksi; d. peningkatan kemampuan dan keterampilan pemasaran produk; e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha; f. pendampingan; g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan Pelaku Usaha mitra.

BAB IX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Article 25

Correction

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya. (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi; l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Article 26

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Article 27

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 28

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah memperhatikan RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah. (2) Bupati MENETAPKAN standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor. (3) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau lnvestor, Bupati melakukan verifikasi. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal. (5) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya. (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. nama; b. alamat pemohon; c. bidang usaha atau kegiatan investasi; d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Article 29

Ketentuan mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Article 32

Correction

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan: a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Correction

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan TJSL; c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10

Article 11

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB 1

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 21

BAB 3

Article 21

Article 22

BAB 4

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 25

BAB Kedua

Article 26

BAB Ketiga

Article 27

BAB Keempat

Article 28

BAB Kelima

Article 29

BAB X