PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI JALAN

PERDA Nomor 10 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati ..... 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu. 6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas perhubungan yang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, dan antar pusat kegiatan lokal. 9. Nama jalan adalah identitas yang diberikan kepada jalan, dengan tujuan mudah dikenali dan dicantumkan pada peta jalan, serta untuk mempermudah identifikasi rumah, kantor dan atau bangunan. 10. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan kemampuan untuk menahan muatan terberat Kendaran Bermotor. 11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 12. Rambu .... 12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. 13. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 14. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 15. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELAS JALAN

Article 7

Correction

(1) Jalan ditetapkan klasifikasinya berdasarkan indikator : a. kebutuhan Transportasi; b. pemilihan Moda Transportasi; c. perkembangan .... c. perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor; d. muatan sumbu terberat Kendaraan Bermotor;dan e. kondisi Jalan. (2) Kelas jalan ditetapkan menjadi : a. Kelas I; b. Kelas II; c. Kelas III;dan d. Kelas Khusus. (3) Jalan Kelas I dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran: a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus Milimeter); b. panjang tidak melebihi 18.000 mm (Delapan Belas Ribu Milimeter); c. paling tinggi 4.200 mm (Empat Ribu Dua Ratus Milimeter);dan d. muatan sumbu terberat 10 (Sepuluh) Ton. sumberberat (4) Jalan Kelas II dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran : a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus) Milimeter; b. panjang tidak melebihi 12.000 (Dua Belas Ribu) Milimeter; c. paling tinggi 4.200 Milimeter, dan; d. muatan sumbu terberat 8 T (Delapan Ton). (5) Jalan Kelas III dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran : a. lebar tidak melebihi 2.100 mm (Dua Ribu Seratus Milimeter); b. panjang .... b. panjang tidak melebihi 9.000 mm (Sembilan Ribu) Milimeter; c. paling tinggi 3.500 mm (Tiga Ribu Lima Ratus Milimeter);dan d. muatan sumbu terberat 8 T (Delapan Ton). (6) Jalan Kelas Khusus dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran : a. lebar tidak melebihi 2.500 mm (Dua Ribu Lima Ratus Milimeter); b. panjang tidak melebihi 18.000 mm (Delapan Belas Ribu Milimeter); c. paling tinggi 4.200 mm (Empat Ribu Dua Ratus Milimeter);dan d. muatan sumbu terberat 10 T (Sepuluh Ton).

Article 8

(1) Kendaraan Bermotor yang ukurannya melebihi ukuran sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dilarang menggunakan jalan Kelas I. (2) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) dilarang menggunakan jalan Kelas II. (3) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (5) dilarang menggunakan jalan Kelas III. (4) Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (6) dilarang menggunakan jalan Kelas Khusus. BAB VII ....

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN KLASIFIKASI JALAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

BAB VII

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VIII

Article 12

BAB IX

Article 13

BAB X

Article 14

BAB XI

Article 15