PERBAN

Peraturan Badan Nomor 33 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

PERBAN Nomor 33 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris BAPEK dibantu oleh seorang Asisten Sekretaris BAPEK yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BAPEK.

Article 5

(1) Asisten Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan koordinasi banding administratif dan penjatuhan hukuman disiplin; b. melaksanakan konsultasi banding administratif dan penjatuhan hukuman disiplin; c. melaksanakan fasilitasi banding administratif dan penjatuhan hukuman disiplin; dan d. melaksanakan bimbingan teknis banding administratif dan penjatuhan hukuman disiplin.

Article 6

Asisten Sekretaris terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan kinerja unit organisasi, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Article 8

Di lingkungan Sekretariat BAPEK dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing. (3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BKN.

Article 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.