Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2025
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
WIHAJI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
FORMAT KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA WILAYAH BINAAN DAN MUTASI WILAYAH BINAAN
A.
FORMAT KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA WILAYAH BINAAN
Dalam penempatan Penyuluh KB dan PLKB pada Wilayah Binaan terdapat format, contoh format sebagai berikut:
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA WILAYAH BINAAN
(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
SURAT KEPUTUSAN NOMOR : ………………………….
TENTANG PENEMPATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
Berdasarkan:
1. UNDANG-UNDANG Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG;
3. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor ... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
MEMUTUSKAN:
KESATU : MENETAPKAN penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.
................, Tanggal – bulan – 20xx Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi,
(ttd dan stempel)
(Nama Pejabat) NIP. ..................
Tembusan:
1. Kepala PD-KB Kabupaten/Kota.........;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.
Catatan: Dasar Peraturan mengikuti aturan yang berlaku.
B.
FORMAT KEPUTUSAN MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI
Dalam mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi terdapat beberapa contoh format sebagai berikut:
1. Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB;
2. Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
3. Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
4. Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
5. Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB.
Berikut contoh format Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB Dan PLKB antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, yaitu:
1. Contoh Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
(KOP PD- KB) Nomor : ................... (Tempat dan Tanggal) Sifat : Penting Lampiran : ....... Berkas Perihal : Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kabupaten/Kota….. ke Kabupaten/Kota.....
Yth.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ...
di tempat
Dalam rangka melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/PLKB di Kabupaten/Kota.......... dan optimalisasi program di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga perlu melakukan mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan usulan mutasi Wilayah Binaan dengan melampirkan daftar nama dan hasil telaah kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari kabupaten/kota….. ke kabupaten/kota…. sebagaimana terlampir.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
Lampiran Surat Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB Nomor :
Tanggal :
DAFTAR USULAN MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DARI KABUPATEN/KOTA ... KE KABUPATEN/KOTA ...
NO IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI KABUPATEN/KOTA BEKASI WILAYAH BINAAN KABUPATEN/KOTA BANDUNG WILAYAH BINAAN YANG DIUSULKAN
1. Nama : Wigati Retno Handajani, SE Kel. Margahayu 1). Kel. Aren jaya;
1). Kel. Arjasari;
NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx 2). Kel. Bekasi Jaya;
2). Kel. Baros;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda 3). Kel. Duren Jaya;
3). Kel. Ancol Mekar; dan
2. Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM Kel. Mustikajaya 1). Kel. Bantargebang;
1). Kel. Bojong Kunci;
NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx 2). Kel. Cikiwul;
2). Kel. Bojongmanggu;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama 3). Kel. Ciketing Udik;
dan 3). Kel. Langonsari;
...
Nama Jabatan
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap
2. Contoh Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PD-KB)
1. Latar Belakang ......................................................................................
dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari Wilayah Binaan di kabupaten/kota asal ke Wilayah Binaan pada kabupaten/kota yang dituju.
2. Fakta yang Memengaruhi Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
a. Analisis Beban Kerja;
Analisis beban kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan wilayah yang akan dituju.
b. Indikator Wilayah Kerja;
Indikator wilayah kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan indikator wilayah kerja yang akan dituju.
c. Jumlah Penduduk;
Jumlah penduduk di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan jumlah penduduk yang akan dituju.
d. Demografi Wilayah;
Memuat kondisi demografi Wilayah Binaan dan perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan.
e. Jumlah Pasangan Usia Subur.
Jumlah pasangan usia subur di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dan jumlah pasangan usia subur yang akan dituju.
3. Analisis Menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan pada latar belakang dan fakta-fakta yang memengaruhi.
4. Simpulan Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa usulan kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan agar dapat dipertimbangkan.
Kepala Dinas (ttd) (Nama Pejabat) Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
3. Contoh Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
1. Latar Belakang dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..........
2. Fakta yang memengaruhi Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
a. Analisis Beban Kerja;
Analisis beban kerja Kabupaten/Kota ….. dan beban kerja di desa/kelurahan ....................
b. Indikator Wilayah Kerja;
Indikator wilayah kerja Kabupaten/Kota……dan di desa/kelurahan……………..
c. Jumlah Penduduk;
Jumlah penduduk Kabupaten/Kota……dan di desa/kelurahan………..
d. Demografi Wilayah;
Memuat kondisi demografi wilayah, perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan dan pertimbangan lainnya terkait demografi wilayah.
e. Jumlah Pasangan Usia Subur.
Jumlah pasangan usia subur Kabupaten/Kota…….dan di desa/kelurahan ...................
3. Analisis menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota .......... yang telah dijelaskan pada latar belakang dan fakta fakta yang mempengaruhi.
4. Simpulan Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..........
.........
(disetujui atau tidak disetujui................)
Catatan: Dalam simpulan memuat rekomendasi disetujui atau jika rekomendasi tidak disetujui dengan memuat saran usulan penempatan pada Wilayah Binaan lain.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, (ttd) (Nama Pejabat) Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
4. Contoh Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
Nomor : ................... (Tempat dan Tanggal) Sifat : Penting Lampiran : ....... Berkas Perihal : Rekomendasi Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kabupaten/Kota....ke Kabupaten/Kota …
Yth.
Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...
di Tempat
Menindaklanjuti surat usulan Bapak/Ibu Kepala Dinas .. Nomor ... tanggal ... tentang Usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB,sekaitan dengan hal tersebut kami melakukan analisis dengan hasil sebagaimana terlampir.
Dari analisis tersebut kami memberikan rekomendasi sebagaimana terlampir, mohon kiranya hasil rekomendasi usulan mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang *)disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penetapan surat perintah kerja/**)tidak disetujui untuk diusulkan kembali perpindahan Wilayah Binaan sesuai dengan saran dari kami.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .... ,
(ttd dan stempel)
(Nama Pejabat)
Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
Ket: *)/**) disesuaikan dengan hasil analisis
Lampiran Surat .......
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR REKOMENDASI USULAN MUTASI WILAYAH PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DARI KABUPATEN/KOTA ... KE KABUPATEN/KOTA ...
NO IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB WILAYAH BINAAN REKOMENDASI KETERANGAN DISETUJUI PINDAHAN WILAYAH BINAAN TIDAK DISETUJUI DAN DISARANKAN PINDAHAN WILAYAH BINAAN
1. Nama : Wigati Retno Handajani, SE
√ - Kepala PD-KB agar menindaklanjuti penetapan surat perintah kerja ybs.
NIP : xxxxxxxxxxxx 1). Kel. Aren jaya;
1). Kel. Arjasari;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda 2). Kel. Bekasi Jaya;
2). Kel. Baros;
3). Kel. Duren Jaya;
3). Kel. Ancol Mekar;
dan
2. Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM
- √ Kepala PD-KB Kabupaten/Kota agar mengusulkan kembali penempatan Wilayah Binaan sesuai saran rekomendasi atau Wilayah Binaan lainnya yang diusulkan.
NIP : xxxxxxxxxxxx 1). Kel. Bantargebang;
1). Kel. Cingcin;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama 2). Kel. Cikiwul;
2). Kel. Soreang;
3). Kel. Ciketing Udik; dan
3). Kel. Sukamaju;
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap
5. Contoh Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB
(KOP PD-KB)
SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : ………………………….
TENTANG MUTASI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
Berdasarkan:
1. UNDANG-UNDANG Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG.
3. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
7. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ........ tentang Rekomendasi Penempatan Wilayah Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
MENUGASKAN:
KESATU :
Penyuluh KB dan PLKB yang namanya tercantum ditempatkan sebagaimana terlampir.
KEDUA :
Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA :
Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.
.............., Tanggal – bulan – 20xx Kepala PD-KB,
(ttd dan stempel)
(Nama Pejabat) NIP. ..................
Tembusan:
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .........;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.
Catatan: Dasar peraturan mengikuti aturan yang berlaku.
Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor :
Tanggal :
SURAT PERINTAH KERJA PERPINDAHAN WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN/KOTA ..........
NO IDENTITAS PENYULUH KB dan PLKB WILAYAH BINAAN
1. Nama :
...................
1).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
NIP :
...................
2).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Pangkat/Gol. Ruang :
...................
3).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Jabatan :
...................
...
Instansi :
...................
2. Nama :
...................
1).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
NIP :
...................
2).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Pangkat/Gol. Ruang :
...................
3).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Jabatan :
...................
...
Instansi :
...................
...
Nama Jabatan .... ,
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap
C.
FORMAT MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KABUPATEN/KOTA DI 1 (SATU) PROVINSI
Dalam mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dalam kabupaten/kota di 1 (satu) provinsi terdapat beberapa contoh format sebagai berikut:
1. Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB;
2. Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
3. Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
4. Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB;
5. Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB.
Berikut contoh format mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB Dan PLKB dalam kabupaten/kota di 1 (satu) provinsi, yaitu:
1. Contoh Format Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
(KOP PD-KB) Nomor : ................... (Tempat dan Tanggal) Sifat : Penting Lampiran : ....... Berkas Perihal : Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB pada Kabupaten/Kota.....
Yth.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ...
di tempat
Dalam rangka melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/PLKB di Kabupaten/Kota.......... dan optimalisasi program di bidang Kependudukan dan suburusan pemerintahan Pembangunan Keluarga perlu melakukan mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan usulan mutasi Wilayah Binaan dengan melampirkan daftar nama dan hasil telaah kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB pada kabupaten/kota….sebagaimana terlampir.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
Lampiran Surat Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB Nomor :
Tanggal :
DAFTAR USULAN MUTASI WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN/KOTA ……………
NO IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI WILAYAH BINAAN WILAYAH BINAAN YANG DIUSULKAN
1. Nama : Wigati Retno Handajani, SE Kel. Margahayu 1). Kel. Aren jaya;
1). Kel. Bantargebang;
NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx 2). Kel. Bekasi Jaya;
2). Kel. Cikiwul; dan
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda 3). Kel. Duren Jaya;
3). Kel. Ciketing Udik.
2. Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM Kel. Mustikajaya 1). Kel. Bantargebang;
1). Kel. Aren jaya;
NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx 2). Kel. Cikiwul;
2). Kel. Bekasi Jaya;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama 3). Kel. Ciketing Udik;
dan 3). Kel. Duren Jaya;
...
Nama Jabatan
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap
2. Contoh Format Telaah Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PD-KB)
1. Latar Belakang ......................................................................................
dalam latar belakang memuat usulan Mutasi Penyuluh KB dan PLKB dari Wilayah Binaan…. di kabupaten/kota….
2. Fakta yang Memengaruhi Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
a. Analisis Beban Kerja;
Analisis beban kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
b. Indikator Wilayah Kerja;
Indikator wilayah kerja di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
c. Jumlah Penduduk;
Jumlah penduduk di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
d. Demografi Wilayah;
Memuat kondisi demografi Wilayah Binaan dan perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan.
e. Jumlah Pasangan Usia Subur.
Jumlah pasangan usia subur di masing-masing Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB
3. Analisis menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan pada latar belakang dan fakta fakta yang memengaruhi
4. Simpulan Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa usulan kebutuhan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Wilayah Binaan agar dapat dipertimbangkan.
Kepala Dinas (ttd) (Nama Pejabat) Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
3. Contoh Format Analisis Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
1. Latar Belakang dalam latar belakang memuat usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..........
2. Fakta yang memengaruhi Fakta yang memengaruhi dalam usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB memuat:
a. Analisis Beban Kerja;
Analisis beban kerja Kabupaten/Kota…..dan beban kerja di desa/kelurahan ....................
b. Indikator Wilayah Kerja;
Indikator wilayah kerja Kabupaten/Kota……dan di desa/kelurahan……………..
c. Jumlah Penduduk;
Jumlah penduduk Kabupaten/Kota……dan di desa/kelurahan………..
d. Demografi Wilayah;
Memuat kondisi demografi wilayah, perkiraan jarak dari tempat tinggal ke desa/kelurahan usulan Wilayah Binaan dan pertimbangan lainnya terkait demografi wilayah.
e. Jumlah Pasangan Usia Subur.
Jumlah pasangan usia subur Kabupaten/Kota…….dan di desa/kelurahan ...................
3. Analisis menganalisa usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota .......... yang telah dijelaskan pada latar belakang dan fakta-fakta yang mempengaruhi.
4. Simpulan Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi usulan mutasi Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota ..........
.........
(disetujui atau tidak disetujui................)
Catatan: Dalam simpulan memuat rekomendasi disetujui atau jika rekomendasi tidak disetujui dengan memuat saran usulan penempatan pada Wilayah Binaan lain.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, (ttd) (Nama Pejabat) Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
4. Contoh Format Surat Rekomendasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB dari Kepala PD-KB
(KOP PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)
Nomor : ................... (Tempat dan Tanggal) Sifat : Penting Lampiran : ....... Berkas Perihal : Rekomendasi Usulan Mutasi Wilayah Binaan Penyuluh KB dan PLKB di Kabupaten/Kota....
Yth.
Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...
di Tempat
Menindaklanjuti surat usulan Bapak/Ibu Kepala Dinas .. Nomor ... tanggal ... tentang Usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB,sekaitan dengan hal tersebut kami melakukan analisis dengan hasil sebagaimana terlampir.
Dari analisis tersebut kami memberikan rekomendasi sebagaimana terlampir, mohon kiranya hasil rekomendasi usulan Mutasi Wilayah Binaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB yang *) disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penetapan surat perintah kerja/**)tidak disetujui untuk diusulkan kembali perpindahan Wilayah Binaan sesuai dengan saran dari kami.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .... ,
(ttd dan stempel)
(Nama Pejabat)
Tembusan:
1. Biro Sumber Daya Manusia;
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan.
Ket: *)/**) disesuaikan dengan hasil analisis
Lampiran Surat .......
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR REKOMENDASI USULAN MUTASI WILAYAH PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN/KOTA ………… NO IDENTITAS PENYULUH KB/PLKB WILAYAH BINAAN REKOMENDASI KETERANGAN DISETUJUI PINDAHAN WILAYAH BINAAN TIDAK DISETUJUI DAN DISARANKAN PINDAHAN WILAYAH BINAAN
1. Nama : Wigati Retno Handajani, SE
√ - Kepala PD-KB agar menindaklanjuti penetapan surat perintah kerja ybs.
NIP : xxxxxxxxxxxx 1). Kel. Aren jaya;
1). Kel. Bantargebang;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Muda 2). Kel. Bekasi Jaya;
2). Kel. Cikiwul; dan
3). Kel. Duren Jaya;
3). Kel. Ciketing Udik.
2. Nama : Annis Rizki Fitriani, SKM
- √ Kepala PD-KB Kabupaten/Kota...a gar mengusulkan kembali penempatan Wilayah Binaan sesuai saran rekomendasi atau Wilayah Binaan lainnya yang diusulkan.
NIP : xxxxxxxxxxxx 1). Kel. Bantargebang;
1). Kel. Jatiasih;
Jabatan : Penyuluh KB Ahli Pratama 2). Kel. Cikiwul;
2). Kel. Jatikramat;
3). Kel. Ciketing Udik; dan
3). Kel. Jatiluhur.
Nama Jabatan (Tanda Tangan dan Cap Lembaga) Nama Lengkap
5. Contoh Format Surat Perintah Kerja dari Kepala PD-KB
(KOP PD-KB)
SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : ………………………….
TENTANG MUTASI PENYULUH KB DAN PLKB
Berdasarkan:
1. UNDANG-UNDANG Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG.
3. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .... Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
7. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ........ tentang Rekomendasi Penempatan Wilayah Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
MENUGASKAN:
KESATU :
Penyuluh KB dan PLKB yang namanya tercantum ditempatkan sebagaimana terlampir.
KEDUA :
Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA :
Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.
.............., Tanggal – bulan – 20xx Kepala PD-KB,
(ttd dan stempel)
(Nama Pejabat) NIP. ..................
Tembusan:
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi .........;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
4. Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan;
5. Penyuluh KB dan PLKB yang bersangkutan.
Catatan: Dasar peraturan mengikuti aturan yang berlaku.
Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor :
Tanggal :
SURAT PERINTAH KERJA PERPINDAHAN WILAYAH BINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN/KOTA ..........
NO IDENTITAS PENYULUH KB dan PLKB WILAYAH BINAAN
1. Nama :
...................
4).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
NIP :
...................
5).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Pangkat/Gol. Ruang :
...................
6).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Jabatan :
...................
...
Instansi :
...................
2. Nama :
...................
4).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
NIP :
...................
5).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Pangkat/Gol. Ruang :
...................
6).
Desa/ Kel. ..., Kec. .....
Jabatan :
...................
...
Instansi :
...................
...
Nama Jabatan .... ,
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)
Nama Lengkap
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIHAJI