PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2022 tentang STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI DI TINGKAT KONSUMEN

PERBAN Nomor 15 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oryza sativa. 2. Jagung adalah hasil tanaman jagung (Zea mays L) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya. 3. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (glycine max-merr) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya. 4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras kemasan di pasar tradisional, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya. 5. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 6. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan pangan pokok untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha pangan. 7. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 8. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 9. Pelaku Usaha Mandiri yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah pelaku usaha budi daya ayam ras yang mempunyai parent stock dan/atau belum mempunyai parent stock tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya final stock secara mandiri. 10. Pengrajin Tempe dan/atau Tahu adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan Kedelai menjadi tempe/tahu. 11. Koperasi/Asosiasi adalah penyalur bantuan kepada sasaran tertentu. 12. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga Beras di tingkat Konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat. 13. Gejolak Harga Jagung adalah peningkatan harga Jagung di tingkat Peternak Mandiri yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Jagung di Peternak Mandiri berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Peternak Mandiri. 14. Gejolak Harga Kedelai adalah peningkatan harga Kedelai di tingkat Pengrajin Tempe dan/atau Tahu yang mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang berlangsung paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dapat mengakibatkan kesulitan suplai atau pasokan Kedelai di Pengrajin Tempe dan/atau Tahu berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau Koperasi/Asosiasi/Pengrajin Tempe dan/atau Tahu. 15. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. 16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 18. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYALURAN

Article 5

Correction

(1) Beras, Jagung, dan Kedelai yang dijual dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen dilengkapi dengan informasi dalam kemasan produk. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis pangan; b. kelas mutu; dan c. berat bersih. (3) Dalam hal Beras, Jagung, dan Kedelai yang dijual dalam bentuk curah atau yang dibungkus di hadapan pembeli maka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam media elektronik dan/atau nonelektronik.

Article 6

Correction

(1) Beras yang dijual dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pencampuran. (2) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan preferensi atau selera atau kecenderungan Konsumen/masyarakat. (3) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perum BULOG.

Article 7

(1) Jumlah, waktu, dan penyaluran Beras, Jagung, dan Kedelai kepada Konsumen dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi. (2) Penyaluran Beras, Jagung, dan Kedelai dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan Beras, Jagung, dan Kedelai yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Perum BULOG.

Article 8

Penyaluran melalui penjualan Beras, Jagung, dan Kedelai dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 9

(1) Pelaksanaan Stabilisasi pasokan dan harga Beras, Jagung, dan Kedelai di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui: a. operasi pasar umum; atau b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. (2) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. langsung di tingkat eceran; dan/atau b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG. (3) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di: a. pasar tradisional, toko modern, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau b. tempat yang mudah dijangkau oleh Konsumen. (4) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG. (5) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Beras ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah. (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Jagung ditujukan kepada Peternak Mandiri dilakukan dengan cara: a. secara langsung; dan/atau b. melalui Koperasi/Asosiasi. (3) Operasi pasar khusus kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Kedelai ditujukan kepada Pengrajin Tempe dan/atau Tahu dilakukan dengan cara: a. secara langsung; dan/atau b. melalui Koperasi/Asosiasi.

Article 11

(1) Koperasi/Asosiasi dan/atau Peternak Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (3) Koperasi/Asosiasi Pengrajin Tempe dan/atau Tahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Article 12

(1) Penugasan Kepala Badan kepada Perum BULOG untuk operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan setiap tahun. (2) Penugasan Kepala Badan kepada Perum BULOG untuk operasi pasar khusus kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.

Article 13

(1) Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di gudang Perum BULOG untuk stabilisasi pasokan dan harga di tingkat Konsumen ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. HET untuk Beras; atau b. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Jagung dan Kedelai.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2022 tentang STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI DI TINGKAT KONSUMEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17