KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

KEPPRES Nomor 101 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Article 1

Menteri Negara yang selanjutnya disingkat Meneg adalah pembantu PRESIDEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 2

Meneg mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

BAB Keempat

Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Article 10

Correction

Meneg Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Article 11

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Meneg Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; d. pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Article 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Meneg Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan: a. penetapan … a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya; e. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; f. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya; g. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; i. penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah; j. penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi di bidangnya; k. pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah di bidangnya; l. pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerja sama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain.

BAB Keenam

Meneg Lingkungan Hidup

Article 16

Correction

Meneg LH mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Article 17

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Meneg LH menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN. Pasal 18 …

Article 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Meneg LH mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; e. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dalam rangka pelestarian lingkungan; f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya; g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya; h. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; i. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya; j. penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan di bidangnya; k. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil; l. penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup; m. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pemberian rekomendasi perubahan fungsi kawasan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 34

Correction

Meneg dibantu oleh : a. Sekretariat Meneg, disingkat Setmeneg; b. Deputi Meneg; c. Staf Ahli Meneg.

Article 35

Correction

Setmeneg dipimpin oleh Sekretaris Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 36

Setmeneg mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Meneg.

Article 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Setmeneg menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan Kantor Meneg; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Meneg; c. penyelenggaraaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 38 …

Article 38

(1) Setmeneg terdiri dari 2 (dua) Biro. (2) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian. (3) Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Article 39

Deputi Meneg dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg.

Article 40

Deputi Meneg mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Article 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Deputi Meneg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Meneg; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Article 42

(1) Jumlah Deputi Meneg ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Meneg dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Asisten Deputi. (3) Masing-masing Asisten Deputi dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang. (4) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif Deputi Meneg dikoordinasikan oleh Setmeneg. Bagian …

Article 43

(1) Meneg dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Staf Ahli. (2) Staf Ahli Meneg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg. (3) Staf Ahli Meneg mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Dalam melaksanakan tugas, Meneg dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari difasilitasi oleh Setmeneg.

Article 44

Di lingkungan unit organisasi Kantor Meneg dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Article 45

(1) Jumlah unit organisasi Kantor Meneg disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. (2) Bagi Menteri Negara yang menjabat sebagai Kepala LPND, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat dibantu oleh unit organisasi LPND yang bersangkutan.

Article 46

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing Kantor Meneg ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah pada masing-masing Kantor Meneg ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 47 …

Article 47

(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Meneg ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Menteri menyampaikan tembusan Keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PRESIDEN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak kepegawaian.

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketujuh

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kedelapan

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesembilan

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesepuluh

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesebelas

Article 31

Article 32

Article 33

BAB II

Article 34