KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

KEPPRES Nomor 100 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Article 1

Menteri Negara Koordinator yang selanjutnya disingkat Menko adalah pembantu PRESIDEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 2

Menko mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

BAB Kedua

Menko Polkam

Article 4

Correction

Menko Polkam mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan.

Article 5

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko Polkam menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian … a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang politik dan keamanan; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Article 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menko Polkam mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya; b. perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya; c. penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya; d. penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari PRESIDEN di bidangnya; e. penetapan putusan hasil koordinasi.

Article 7

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menko Polkam mengkoordinasikan : a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri Luar Negeri; c. Menteri Pertahanan; d. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; e. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; f. Jaksa Agung; g. Kepala Badan Intelijen Negara; h. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; i. Kepala … i. Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; j. Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB Ketiga

Menko Perekonomian

Article 8

Correction

Menko Perekonomian mempunyai tugas membantu dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.

Article 9

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang perekonomian; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Article 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menko Perekonomian mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya; b. perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya; c. penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya; d. penandatanganan … d. penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari PRESIDEN di bidangnya; e. penetapan putusan hasil koordinasi.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan : a. Menteri Keuangan; b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; d. Menteri Pertanian; e. Menteri Kehutanan; f. Menteri Perhubungan; g. Menteri Kelautan dan Perikanan; h. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; j. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur INDONESIA; k. Menteri Negara Riset dan Teknologi; l. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; m. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; n. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; o. Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB Keempat

Menko Kesra

Article 12

Correction

Menko Kesra mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang kesejahteraan rakyat. Pasal 13 …

Article 13

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menko Kesra menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Article 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menko Kesra mempunyai kewenangan : a. penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidangnya; b. perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya; c. penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya; d. penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari PRESIDEN di bidangnya; e. penetapan putusan hasil koordinasi.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, Menko Kesra mengkoordinasikan : a. Menteri Kesehatan; b. Menteri Pendidikan Nasional; c. Menteri Sosial; d. Menteri Agama; e. Menteri … e. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata; f. Menteri Negara Lingkungan Hidup; g. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; h. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; i. Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 16

Correction

Menko dibantu oleh : a. Sekretariat Menko disingkat Setmenko; b. Deputi Menko; c. Staf Ahli Menko.

Article 17

Correction

Setmenko dipimpin oleh Sekretaris Menko, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

Article 18

Setmenko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kantor Menko.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Setmenko menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan Kantor Menko; b. penyelenggaraan … b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Menko; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Article 20

(1) Setmenko terdiri dari 2 (dua) Biro. (2) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian. (3) Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Article 21

Deputi Menko dipimpin oleh Deputi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

Article 22

Deputi Menko mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Menko menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lainnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 24 …

Article 24

(1) Jumlah Deputi Menko ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas, Deputi Menko dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Asisten Deputi. (3) Masing-masing Asisten Deputi dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang dapat dibantu oleh 2 (dua) Subbidang. (4) Dalam melaksanakan tugas, secara administratif Deputi Menko dikoordinasikan oleh Setmenko.

Article 25

(1) Menko dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Staf Ahli Menko. (2) Staf Ahli Menko berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko. (3) Staf Ahli Menko mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Dalam melaksanakan tugas, Menko dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Setmenko.

Article 26

Di lingkungan unit organisasi Kantor Menko dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Article 27

Jumlah unit organisasi di lingkungan Kantor Menko disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. Pasal 28 …

Article 28

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing Kantor Menko ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menko yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah pada masing-masing Kantor Menko ditetapkan oleh Menko yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 29

(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Menko ditetapkan oleh Menko yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Menko menyampaikan tembusan Keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PRESIDEN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak kepegawaian.

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB II

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Keempat

Article 25

BAB Kelima

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB III

Article 30

Article 31

Article 32

BAB IV

Article 33

Article 34

Article 35

BAB V

Article 36

Article 37

BAB VI

Article 38