Undang-Undang Darurat (UUDRT)
100 regulations
UUDRT Nomor 20 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
UUDRT Nomor 2 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA
UUDRT Nomor 19 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI
UUDRT Nomor 18 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang PEEUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
UUDRT Nomor 17 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA
UUDRT Nomor 16 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA
UUDRT Nomor 15 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24)
UUDRT Nomor 14 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
UUDRT Nomor 13 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
UUDRT Nomor 12 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)
UUDRT Nomor 11 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
UUDRT Nomor 10 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU"
UUDRT Nomor 1 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR
UUDRT Nomor 8 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
UUDRT Nomor 7 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
UUDRT Nomor 6 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
UUDRT Nomor 5 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 tentang PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
UUDRT Nomor 4 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA
UUDRT Nomor 3 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954 tentang MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
UUDRT Nomor 2 Tahun 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN