Undang-Undang Darurat (UUDRT)
100 regulations
UUDRT Nomor 14 Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957 tentang PENETAPAN UNTUK PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 NO. 23 (TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 PEBRUARI 1957 NO. 16 TAHUN 1957) YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953 LEMBARAN-NEGARA NO. 40 TAHUN 1953)
UUDRT Nomor 13 Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO.78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NO.25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA
UUDRT Nomor 12 Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH
UUDRT Nomor 11 Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH
UUDRT Nomor 10 Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1956
UUDRT Nomor 9 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
UUDRT Nomor 8 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA BESAR, DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
UUDRT Nomor 7 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
UUDRT Nomor 5 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
UUDRT Nomor 4 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
UUDRT Nomor 3 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
UUDRT Nomor 2 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO.4 TAHUN 1956)
UUDRT Nomor 1 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
UUDRT Nomor 9 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang KEPENDUDUKAN ORANG ASING
UUDRT Nomor 8 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang INDAK PIDANA IMIGRASI
UUDRT Nomor 7 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
UUDRT Nomor 6 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )
UUDRT Nomor 5 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN
UUDRT Nomor 4 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH
UUDRT Nomor 3 Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)