Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UU Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan. . . SK No l81900A 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 26

Koreksi

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota; c. memegang . c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; d. MENETAPKAN Peraturan Desa; e. MENETAPKAN anggaran pendapatan dan belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemal.<muran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 1. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan MENETAPKAN Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; d.mendapatkan... d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH; e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka T\rnggal lka; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan ra\rat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; j. mengelola j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa; k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 1. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 33

Pasal 34A

Pasal 39

Pasal 50

Pasal 50A

Pasal 53A

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 62

Pasal 67

Pasal 72

Pasal 72A

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 86

Pasal 87A

Pasal 118

Pasal II