PP

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang PERKAPALAN

PP Nomor 51 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi. 2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 3. Kapal INDONESIA adalah kapal yang memiliki kebangsaan INDONESIA sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini. 4. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT). 5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal. 6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran. 7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal INDONESIA adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera INDONESIA sebagai bendera kebangsaan. 9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal. 10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. 11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal. 12. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 13. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 14. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda. 16. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal. 17. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal. 18. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal. 19. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGERJAAN KAPAL

Pasal 2

Koreksi

Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA. (2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika : kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya. (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. (3) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. (4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. (5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. (6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar, pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal, pengawasan serta persyaratan kualifikasi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, diatur dengan Keputusan Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat teknis bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.

BAB III

KELAIKLAUTAN KAPAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : - keselamatan kapal; - pengawakan kapal; - manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan; dan - status hukum kapal. (2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 6

(1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan surat-surat kapal. (2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk mengangkut muatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut : a. Daerah Pelayaran Semua Lautan; b. Daerah Pelayaran Kawasan INDONESIA; c. Daerah Pelayaran Lokal; d. Daerah Pelayaran Terbatas; e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.

Pasal 9

(1) Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya. (2) Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah. (3) Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Daerah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGUKURAN KAPAL

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan. (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode : pengukuran dalam negeri; pengukuran internasional; pengukuran khusus. (2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter). (3) Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih. (4) Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu. (5) Atas permintaan pemilik, pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran internasional. (6) Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur kapal. (2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi ahli ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun dalam daftar ukur kapal, untuk MENETAPKAN ukuran dan tonase kapal. (2) Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m3 (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) atau lebih, terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur. (3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar ukur, penerbitan surat ukur dan pelimpahan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. (2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena kapal : a. ditutuh (scrapping); b. tenggelam; c. musnah; d. terbakar; atau e. dinyatakan hilang. (3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila : a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11; atau b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 15

Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila : a. nama kapal berubah; b. surat ukur rusak, hilang atau musnah; c. kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur; d. surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa berlakunya.

Pasal 16

(1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar. (2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Pejabat perwakilan Republik INDONESIA dapat menerbitkan surat ukur bagi kapal yang selesai dibangun atau kapal asing yang ganti bendera menjadi berbendera INDONESIA di luar negeri. (2) Surat ukur yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan berlaku sampai kapal masuk ke salah satu pelabuhan di INDONESIA atau dalam hal kapal tidak langsung masuk ke INDONESIA paling lama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli ukur kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah di tempat kapal dibangun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat ukur oleh pejabat perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Pemilik atau operator atau nakhoda atau pemimpin kapal harus segera melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan surat ukur apabila terjadi perombakan atas sebuah kapal yang menyebabkan berubahnya rincian yang ada dalam surat ukur. (2) Apabila terjadi perubahan atas sebuah kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pemilik, nakhoda atau pemimpin kapal dan pembangun kapal wajib membantu pelaksanaan pengukuran kapal.

BAB V

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal. (2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kapal INDONESIA yang terdiri dari: a. daftar harian; b. daftar induk; c. daftar pusat. (3) Buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan sebagai berikut : - daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal; - daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Buku pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbuka untuk umum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 22

(1) Menteri MENETAPKAN Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat pendaftaran kapal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

(1) Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. (2) Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada pemilik kapal. (3) Grosse akte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salinan pertama dari minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal. (4) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut : nomor dan tanggal akte; nama dan tempat kedudukan Pejabat pendaftaran kapal; nama dan domisili pemilik; data kapal; dan uraian singkat kepemilikan kapal. (5) Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti berdasarkan penetapan pengadilan. (6) Tata cara pembuatan dan penandatanganan minut akte dan grosse akte diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

(1) Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. (2) Kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. (3) Bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus pendaftarannya wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Pasal 26

Hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat didaftarkan oleh warga negara INDONESIA atau oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA.

Pasal 27

(1) Kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftar untuk sementara dengan dibuatkan akte pendaftaran. (2) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahterimakan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan. (3) Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permohonan pemilik dengan melampirkan : - bukti kepemilikan yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal; - identitas pemilik; - spesifikasi tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan; - persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan; dan - dokumen yang berisi tentang ukuran dan tonase kapal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus membuat akte pendaftaran jika dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 telah dipenuhi. (2) Dalam hal dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memberitahukan kepada pemilik. (3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri. (4) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 29

(1) Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte pendaftaran. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa : a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; c. grosse akte pendaftaran atau balik nama; d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang PERKAPALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

BAB VI

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB Kesebelas

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB VII

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VIII

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB IX

BAB X

BAB XI