PP

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

PP Nomor 3 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Desentralisasi . . . 3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 10.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. 11.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. BAB II . . .

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

Koreksi

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b. tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi: a. urusan wajib; dan b. urusan pilihan. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan . . . n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi: a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup: 1. Prioritas urusan wajib; 2. Program dan kegiatan; 3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib; 5. Jumlah pegawai . . . 5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional; 6. Alokasi dan realisasi anggaran; 7. Sarana dan prasarana yang digunakan; 8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 9. Permasalahan dan solusi; dan 10.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup: 1. Prioritas urusan pilihan; 2. Program dan kegiatan; 3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan; 4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional; 5. Alokasi dan realisasi anggaran; 6. Sarana dan prasarana yang digunakan; 7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 8. Permasalahan dan solusi; dan 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi: a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan c. tugas pembantuan kepada desa. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/ kota meliputi: a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. tugas pembantuan . . . b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan c. tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 5

(1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi: a. dasar hukum; b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan; c. program dan kegiatan serta realisasinya; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan; f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan h. permasalahan dan solusi. (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi: a. kerjasama antar daerah; b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; d. pembinaan batas wilayah; e. pencegahan dan penanggulangan bencana; f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. program dan kegiatan; b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan f. permasalahan dan solusi.

Pasal 7

(1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan: a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah; b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen. (2) Laporan teknis . . . (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen. (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. (2) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada PRESIDEN melalui Menteri. (3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD. (6) Dalam hal . . . (6) Dalam hal format LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri dapat melakukan perubahan format dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi. (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PRESIDEN paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi. (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Pasal 12

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota. (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota. (3) Hasil evaluasi . . . (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada PRESIDEN melalui Menteri bagi penjabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi penjabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan: a. penyusunan perangkat daerah; b. pengisian personil; c. pengisian keanggotaan DPRD; d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; e. pembiayaan dan pengalihan dokumen; f. pelaksanaan penetapan batas wilayah; g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; h. pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom. (5) Kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah . . . daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 14

(1) Pemerintah membangun sistem informasi LPPD. (2) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah. (4) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. (5) Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

BAB Kedua

Muatan

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi: a. urusan wajib; dan b. urusan pilihan. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan . . . n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi: a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup: 1. Prioritas urusan wajib; 2. Program dan kegiatan; 3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal; 4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib; 5. Jumlah pegawai . . . 5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional; 6. Alokasi dan realisasi anggaran; 7. Sarana dan prasarana yang digunakan; 8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 9. Permasalahan dan solusi; dan 10.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup: 1. Prioritas urusan pilihan; 2. Program dan kegiatan; 3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan; 4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional; 5. Alokasi dan realisasi anggaran; 6. Sarana dan prasarana yang digunakan; 7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 8. Permasalahan dan solusi; dan 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi: a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan c. tugas pembantuan kepada desa. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/ kota meliputi: a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; b. tugas pembantuan . . . b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan c. tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 5

(1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi: a. dasar hukum; b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan; c. program dan kegiatan serta realisasinya; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan; f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan h. permasalahan dan solusi. (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan. Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi: a. kerjasama antar daerah; b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; d. pembinaan batas wilayah; e. pencegahan dan penanggulangan bencana; f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. program dan kegiatan; b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan f. permasalahan dan solusi.

Pasal 7

(1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan: a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah; b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen. (2) Laporan teknis . . . (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen. (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Pasal 15

Koreksi

(1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b. tugas pembantuan . . . b. tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan. (2) LKPJ terdiri atas: a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 16

Koreksi

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 17

(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. pengelolaan . . . b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c. penyelenggaraan urusan desentralisasi; d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 19

(1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat: a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan b. permasalahan dan solusi. Pasal 21 . . .

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2); (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. dasar hukum; b. instansi pemberi tugas pembantuan; c. program, kegiatan dan pelaksanaannya; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan e. permasalahan dan solusi. (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan- kan; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penyelenggaraan . . . (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya menjelaskan: a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan b. permasalahan dan solusi.

Pasal 23

(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD MENETAPKAN Keputusan DPRD. (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Pasal 25 . . .

Pasal 25

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

BAB Kedua

Muatan LKPJ

Pasal 18

Koreksi

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. pengelolaan . . . b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c. penyelenggaraan urusan desentralisasi; d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat: a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan b. permasalahan dan solusi. Pasal 21 . . .

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2); (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan; (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. dasar hukum; b. instansi pemberi tugas pembantuan; c. program, kegiatan dan pelaksanaannya; d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan e. permasalahan dan solusi. (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. dasar hukum; b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan- kan; dan c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penyelenggaraan . . . (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya menjelaskan: a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan b. permasalahan dan solusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30