PEKAN OLAHRAGA
Pekan olahraga internasional meliputi:
a. olimpiade (Olympic Games);
b. pekan olahraga internasional tingkat Asia (Asian Games);
c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games); dan
d. pekan olahraga internasional lainnya.
(1) Keikutsertaan INDONESIA dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.
(2) Keikutsertaan . . .
(2) Keikutsertaan INDONESIA dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI (National Olympic Committee of INDONESIA) sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee.
(1) KOI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan Olympic Charter dan Peraturan Perundang- undangan.
(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah nasional KOI.
(3) Peserta musyawarah nasional KOI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah induk organisasi cabang olahraga dan peserta lain yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Olympic Charter atau Olympic Council of Asia Constitution and Rules, South East Asian Games Federation Statute and Rules, serta Peraturan Perundang-undangan.
KOI bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi Gerakan Olimpiade sesuai dengan Olympic Charter dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara INDONESIA.
KOI berkewajiban untuk :
a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam menentukan keikutsertaan INDONESIA di pekan olahraga internasional;
b. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dalam mengajukan INDONESIA sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional;
c. melibatkan . . .
c. melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan INDONESIA di pekan olahraga internasional; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan INDONESIA dalam pekan olahraga internasional kepada Menteri.
(1) Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan INDONESIA di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan.
(2) Pemerintah memfasilitasi KOI dalam mengajukan INDONESIA sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional.
(3) Dalam hal INDONESIA menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menugaskan KOI sebagai pelaksana.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KOI dapat membentuk panitia pelaksana dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
b. menjaring bibit atlet potensial; dan
c. meningkatkan prestasi olahraga.
(2) Pemerintah . . .
(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
(3) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
(4) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.
(1) Menteri MENETAPKAN tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengawasan.
(2) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga nasional.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.
(1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional MENETAPKAN paling banyak 3 (tiga) pemerintah provinsi sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga nasional, dengan memperhatikan:
a. kemampuan calon provinsi penyelenggara;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat; dan
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
(2) Komite . . .
(2) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
(3) Menteri MENETAPKAN 1 (satu) pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional dengan memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga nasional.
(4) Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.
(1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit atlet potensial;
c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
d. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(3) Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah; dan
e. usulan . . .
e. usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(4) Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.
Dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk:
a. berkonsultasi dengan Menteri; dan
b. berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.
(1) Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
(2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
Pasal 16 . . .
(1) Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota MENETAPKAN tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
(1) Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
(2) Penyelenggaraan . . .
(2) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.
(1) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat.
(1) Menteri MENETAPKAN tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagai penyelenggara dalam hal:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan, dan;
d. pengawasan.
(2) Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tuan rumah.
(1) Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah.
(2) Pemerintah . . .
(2) Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3) Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada Menteri.
(1) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan
d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan antar mahasiswa.
(2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pekan olahraga pelajar;
b. pekan olahraga mahasiswa; dan
c. pekan olahraga pesantren.
(3) Menteri dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional.
(4) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
(5) Induk . . .
(5) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk MENETAPKAN jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan, sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri terkait lainnya memfasilitasi keikutsertaan INDONESIA dalam pekan olahraga pelajar internasional dan pekan olahraga mahasiswa internasional.
(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
(2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
b. pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan olahraga mahasiwa tingkat kabupaten/kota; dan
c. pekan olahraga pesantren tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
(4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk MENETAPKAN jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
Pasal 25 . . .
Pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya MENETAPKAN tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.