PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PERPRES Nomor 81 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 4. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. 5. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan. 6. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang berasal dari unsur Pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas BPJS oleh PRESIDEN. 7. Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang jaminan sosial yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk ditetapkan sebagai Direksi BPJS oleh PRESIDEN. 8. Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas adalah Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan mengisi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas oleh PRESIDEN. 9. Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Direksi adalah Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan mengisi kekosongan jabatan anggota Direksi oleh PRESIDEN. 10. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi atau Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Pengganti Antarwaktu, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah panitia yang dibentuk oleh PRESIDEN yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang bertugas untuk memilih dan MENETAPKAN Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi atau Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi BPJS. 11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

BAB II

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 6

Koreksi

(1) Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional, yaitu: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; b. 2 (dua) orang unsur pekerja; c. 2 (dua) orang unsur pemberi kerja; dan d. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang jaminan sosial, asuransi, keuangan, investasi, dan/atau aktuaria.

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional, yaitu: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; b. 2 (dua) orang unsur pekerja; c. 2 (dua) orang unsur pemberi kerja; dan d. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Ketenagakerjaan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang jaminan sosial, asuransi, keuangan, investasi, dan/atau aktuaria.

Pasal 8

(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. (2) PRESIDEN MENETAPKAN salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Direktur Utama. (3) Calon Anggota Direksi dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan didaftarkan oleh individu yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi.

BAB Kesatu

Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program jaminan sosial; f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. (2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di Pemerintahan atau badan hukum lainnya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku; b. ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan memperoleh gelar; c. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja untuk pengelolaan program jaminan sosial; d. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah; e. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan; f. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjabat sebagai pengurus partai politik; g. surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana; h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan j. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di Pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

BAB 1

Persyaratan Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program jaminan sosial; f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. (2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di Pemerintahan atau badan hukum lainnya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku; b. ijasah dan transkrip nilai jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dimana yang bersangkutan memperoleh gelar; c. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja untuk pengelolaan program jaminan sosial; d. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah; e. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan; f. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menjabat sebagai pengurus partai politik; g. surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana; h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris, atau pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan j. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di Pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

Pasal 4

(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah S1; dan b. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun. (2) Kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan: a. sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang; dan b. surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

(1) Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Calon Anggota Direksi BPJS harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah S1; b. memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan meliputi bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelekaan kerja dan penyakit akibat kerja, hukum, dan/atau bidang lain; dan c. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun. (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengalaman dalam memimpin entitas, unit kerja, dan/atau organisasi profesi. (3) Kompetensi dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan: a. sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang; dan b. surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja.

BAB Kedua

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 6

Koreksi

(1) Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional, yaitu: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; b. 2 (dua) orang unsur pekerja; c. 2 (dua) orang unsur pemberi kerja; dan d. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang jaminan sosial, asuransi, keuangan, investasi, dan/atau aktuaria.

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional, yaitu: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; b. 2 (dua) orang unsur pekerja; c. 2 (dua) orang unsur pemberi kerja; dan d. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas pada BPJS Ketenagakerjaan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang jaminan sosial, asuransi, keuangan, investasi, dan/atau aktuaria.

Pasal 8

(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. (2) PRESIDEN MENETAPKAN salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Direktur Utama. (3) Calon Anggota Direksi dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan didaftarkan oleh individu yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi.

BAB 1

Umum

Pasal 9

Koreksi

Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilakukan melalui tahapan: a. pembentukan Panitia Seleksi; b. pengumuman penerimaan pendaftaran; c. pendaftaran dan seleksi; d. pengumuman kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan; e. tanggapan masyarakat; f. penentuan nama calon; g. pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat; h. penyampaian nama calon terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada PRESIDEN; dan i. penetapan nama calon terpilih.

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk memilih dan MENETAPKAN anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, PRESIDEN membentuk Panitia Seleksi. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Panitia Seleksi yaitu: a. Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dibentuk untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan; dan b. Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk: a. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi; atau b. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan terjadinya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi diterima oleh PRESIDEN.

Pasal 12

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; b. MENETAPKAN dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan; f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif; g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada PRESIDEN dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada PRESIDEN.

Pasal 13

Keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 masing-masing terdiri atas: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; dan b. 5 (lima) orang unsur masyarakat.

Pasal 14

(1) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari: a. wakil Kementerian Kesehatan yang merupakan anggota DJSN; dan b. wakil dari Kementerian Keuangan. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada PRESIDEN melalui DJSN. (3) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang berpengalaman dan ahli di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen resiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum. (4) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN.

Pasal 15

(1) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari: a. Wakil Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan anggota DJSN; dan b. wakil dari Kementerian Keuangan. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada melalui DJSN. (3) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang berpengalaman dan ahli di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen resiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum. (4) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN.

Pasal 16

Wakil dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) berasal dari: a. 1 (satu) anggota DJSN yang berasal dari Kementerian Keuangan; dan b. 1 (satu) pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17

Dalam hal anggota DJSN tidak dapat menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, dan/atau Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat lain untuk menjadi anggota Panitia Seleksi menggantikan anggota DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 huruf a.

Pasal 18

(1) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi.

BAB 2

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk memilih dan MENETAPKAN anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, PRESIDEN membentuk Panitia Seleksi. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Panitia Seleksi yaitu: a. Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dibentuk untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan; dan b. Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan, diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk: a. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi; atau b. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan terjadinya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi diterima oleh PRESIDEN.

Pasal 12

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; b. MENETAPKAN dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan; f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif; g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada PRESIDEN dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada PRESIDEN.

Pasal 13

Keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 masing-masing terdiri atas: a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah; dan b. 5 (lima) orang unsur masyarakat.

Pasal 14

(1) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari: a. wakil Kementerian Kesehatan yang merupakan anggota DJSN; dan b. wakil dari Kementerian Keuangan. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur Pemerintah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada PRESIDEN melalui DJSN. (3) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang berpengalaman dan ahli di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen resiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum. (4) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN.

Pasal 15

(1) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berasal dari: a. Wakil Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan anggota DJSN; dan b. wakil dari Kementerian Keuangan. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada melalui DJSN. (3) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang berpengalaman dan ahli di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen resiko, manajemen kesehatan, ketenagakerjaan, dan/atau hukum. (4) Anggota Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada PRESIDEN.

Pasal 16

Wakil dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) berasal dari: a. 1 (satu) anggota DJSN yang berasal dari Kementerian Keuangan; dan b. 1 (satu) pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17

Dalam hal anggota DJSN tidak dapat menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, dan/atau Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat lain untuk menjadi anggota Panitia Seleksi menggantikan anggota DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 huruf a.

Pasal 18

(1) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Anggota Panitia Seleksi BPJS Kesehatan dan Panitia Seleksi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi.

Pasal 19

(1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Panitia Seleksi. (3) Sekretaris Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh Sekretaris DJSN. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan. (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (6) Ketentuan mengenai tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Panitia Seleksi.

BAB 4

Pengumuman Penerimaan Pendaftaran

Pasal 20

Koreksi

Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Panitia Seleksi ditetapkan.

Pasal 21

Koreksi

Pengumuman penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut melalui media elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media cetak, yang memiliki peredaran luas secara nasional. b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai: 1) waktu dan tempat pendaftaran; 2) pemberitahuan kepada pendaftar untuk menyebutkan secara jelas posisi yang dikehendaki; 3) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; 4) formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan oleh pendaftar; dan 5) nama dan nomor telepon/handphone petugas yang dapat dihubungi oleh pendaftar yang memerlukan informasi lebih lanjut.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi dengan syarat: a. pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; b. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia Seleksi; dan c. melampirkan dokumen untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diusulkan dan didaftarkan oleh masing-masing kementerian yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diusulkan dan didaftarkan oleh organisasi pekerja di tingkat nasional yang memenuhi persyaratan keterwakilan untuk duduk dalam lembaga ketenagakerjaan yang bersifat tripartit kepada Panitia Seleksi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebanyak 8 (delapan) orang calon dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2). (4) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan dan didaftarkan oleh organisasi pemberi kerja di tingkat nasional kepada Panitia Seleksi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebanyak 8 (delapan) orang calon dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2). (5) Keterwakilan unsur pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keterwakilan unsur pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diusulkan dan didaftarkan langsung oleh organisasi masyarakat dan/atau individu yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 23

Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan bagi setiap pendaftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang telah mendaftarkan diri dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

BAB 5

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 22

Koreksi

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi dengan syarat: a. pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; b. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia Seleksi; dan c. melampirkan dokumen untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan. (2) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diusulkan dan didaftarkan oleh masing-masing kementerian yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi. (3) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diusulkan dan didaftarkan oleh organisasi pekerja di tingkat nasional yang memenuhi persyaratan keterwakilan untuk duduk dalam lembaga ketenagakerjaan yang bersifat tripartit kepada Panitia Seleksi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebanyak 8 (delapan) orang calon dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2). (4) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diusulkan dan didaftarkan oleh organisasi pemberi kerja di tingkat nasional kepada Panitia Seleksi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebanyak 8 (delapan) orang calon dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2). (5) Keterwakilan unsur pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keterwakilan unsur pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diusulkan dan didaftarkan langsung oleh organisasi masyarakat dan/atau individu yang bersangkutan kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 23

Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan bagi setiap pendaftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang telah mendaftarkan diri dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

Pasal 24

(1) Panitia Seleksi mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa elektronik dan media massa cetak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. (3) Selain pengumuman melalui media massa elektronik dan media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif.

BAB 6

Pengumuman kepada Masyarakat untuk Mendapat Tanggapan

Pasal 24

Koreksi

(1) Panitia Seleksi mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa elektronik dan media massa cetak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. (3) Selain pengumuman melalui media massa elektronik dan media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 25

(1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi. (2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat dilakukan dengan ketentuan: a. disampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi; b. identitas anggota masyarakat yang memberi tanggapan harus dicantumkan secara jelas; c. menyebutkan secara jelas terhadap calon mana tanggapan ditujukan; dan d. diuraikan secara jelas isi tanggapannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung. (3) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan administratif. (4) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah kesempatan menyampaikan tanggapan disampaikan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 26

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kesempatan menyampaikan klarifikasi atas tanggapan masyarakat ditutup, Panitia Seleksi melakukan seleksi terhadap Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.

BAB 7

Tanggapan Masyarakat

Pasal 25

Koreksi

(1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi. (2) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat dilakukan dengan ketentuan: a. disampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi; b. identitas anggota masyarakat yang memberi tanggapan harus dicantumkan secara jelas; c. menyebutkan secara jelas terhadap calon mana tanggapan ditujukan; dan d. diuraikan secara jelas isi tanggapannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung. (3) Penyampaian tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan administratif. (4) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah kesempatan menyampaikan tanggapan disampaikan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 26

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kesempatan menyampaikan klarifikasi atas tanggapan masyarakat ditutup, Panitia Seleksi melakukan seleksi terhadap Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat.

Pasal 27

(1) Panitia Seleksi menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang akan disampaikan kepada PRESIDEN sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat. (2) Sebelum menentukan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta tes kesehatan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi. (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemaparan visi dan misi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara. (4) Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi. (5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan umum kesehatan (general check up) oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.

Pasal 28

(1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Panitia Seleksi melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Seleksi menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi. (2) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil pemilihan dan penentuan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penentuan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN. (3) Laporan Panitia Seleksi kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. proses pemilihan dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; b. daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang diusulkan kepada PRESIDEN sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan; c. daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas dilengkapi dengan keterangan unsur yang diwakili oleh calon yang bersangkutan; dan d. tanggal dibuatnya laporan serta tanda tangan Panitia Seleksi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen proses pemilihan dan penentuan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi.

Pasal 29

Proses seleksi dan hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan, penetapan, dan/atau pergantian antarwaktu anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB 8

Penentuan Nama Calon

Pasal 27

Koreksi

(1) Panitia Seleksi menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan nama Calon Anggota Direksi yang akan disampaikan kepada PRESIDEN sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat. (2) Sebelum menentukan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta tes kesehatan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi. (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemaparan visi dan misi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan wawancara. (4) Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi. (5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan umum kesehatan (general check up) oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.

Pasal 28

(1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Panitia Seleksi melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Seleksi menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi. (2) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil pemilihan dan penentuan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penentuan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN. (3) Laporan Panitia Seleksi kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. proses pemilihan dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; b. daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang diusulkan kepada PRESIDEN sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan; c. daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas dilengkapi dengan keterangan unsur yang diwakili oleh calon yang bersangkutan; dan d. tanggal dibuatnya laporan serta tanda tangan Panitia Seleksi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen proses pemilihan dan penentuan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi.

Pasal 29

Proses seleksi dan hasil seleksi bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan pemilihan, penetapan, dan/atau pergantian antarwaktu anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 30

(1) PRESIDEN memilih dan MENETAPKAN anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari Panitia Seleksi. (2) PRESIDEN mengajukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Panitia Seleksi. (3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui uji kelayakan dan kepatutan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari PRESIDEN. (4) Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DIREKSI

Pasal 33

Koreksi

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang digantikan. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Direksi melaporkan secara tertulis kepada PRESIDEN dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kekosongan jabatan dengan tembusan kepada DJSN. (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 34

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, PRESIDEN membentuk Panitia Seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan dan penetapan Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Direksi.

Pasal 35

(1) Dalam hal sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud Pasal 33 kurang dari 18 (delapan belas) bulan, PRESIDEN MENETAPKAN anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN, tanpa membentuk Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat hasil seleksi. (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah, pengisian anggota pengganti antarwaktu anggota Dewan Pengawas dilakukan atas dasar pengusulan oleh menteri teknis yang bersangkutan kepada PRESIDEN melalui DJSN. (4) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat, pengisian anggota pengganti antarwaktu anggota Dewan Pengawas diambil berdasarkan peringkat hasil seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah diusulkan oleh kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan memperhatikan unsur anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 36

(1) DJSN menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada PRESIDEN dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan laporan terjadinya kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi dari Dewan Pengawas dan/atau Direksi. (2) PRESIDEN MENETAPKAN anggota pengganti antarwaktu Dewan Pengawas dan/atau anggota pengganti antarwaktu Direksi berdasarkan usulan DJSN paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari DJSN diterima.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 6

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 7

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 8

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 9

Pasal 30

Pasal 31

BAB 10

Pasal 31