PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

PERPRES Nomor 64 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 3. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara. 4. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. 5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 6. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 8. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 9. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 10. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. 11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. 15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. 16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang. 17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 18. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antarajaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi. 19. Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development) yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi. 20. Kawasan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KIKN adalah Kawasan Perkotaan inti dari KSN Ibu Kota Nusantara. 21. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari wilayah kota di Kawasan Perkotaan inti KSN Ibu Kota Nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional. 22. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KPIKN adalah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala lokal. 23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun rencana detail Tata Ruang-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN Ibu Kota Nusantara. 24. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah bagian wilayah KSN Ibu Kota Nusantara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR KSN Ibu Kota Nusantara. 25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 28. Holding Zone adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 29. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke Laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di Laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 32. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 33. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 34. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. 35. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya). 36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota. 37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 38. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping. 40. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. 41. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. 42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota. 43. Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional. 44. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 45. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di Wilayah Perkotaan dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya. 46. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. 47. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 48. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. 49. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 50. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 51. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 52. Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajib kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Ibu Kota Nusantara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 53. Pungutan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pungutan Khusus IKN adalah pungutan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. 55. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 2

Koreksi

(1) KSN Ibu Kota Nusantara merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. (2) KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. KIKN; b. KPIKN; dan c. Perairan Pesisir IKN. (3) KIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan inti di KSN Ibu Kota Nusantara yang mencakup: a. WP KIPP, dengan luas kurang lebih 6.671 Ha (enam ribu enam ratus tujuh puluh satu hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan Sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku; b. WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 Ha (tujuh belas ribu dua ratus enam hektare) yang meliputi sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu; c. WP IKN Selatan, dengan luas kurang lebih 6.753 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga hektare) yang meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku; d. WP IKN Timur 1, dengan luas kurang lebih 9.761 Ha (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu hektare) yang meliputi sebagian Desa Argo Mulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Kelurahan Wonosari di Kecamatan Sepaku; e. WP IKN Timur 2, dengan luas kurang lebih 3.720 Ha (tiga ribu tujuh ratus dua puluh hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Kelurahan Sukaraja, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu; dan f. WP IKN Utara, dengan luas kurang lebih 12.067 Ha (dua belas ribu enam puluh tujuh hektare) yang meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dan sebagian Kelurahan Jonggon Desa, sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu. (4) KPIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup: a. Kawasan Perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas: 1. WP Simpang Samboja, dengan luas kurang lebih 4.366 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh enam hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti di Kecamatan Samboja; 2. WP Kuala Samboja, dengan luas kurang lebih 3.062 Ha (tiga ribu enam puluh dua hektare) yang meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas, sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan Samboja; dan 3. WP Muara Jawa, dengan luas kurang lebih 9.084 (sembilan ribu delapan puluh empat hektare) yang meliputi Kelurahan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu dan sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru darat, sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Senipah di Kecamatan Samboja. b. kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan, dengan luas kurang lebih 183.453,13 Ha (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga koma satu tiga hektare), yang meliputi sebagian Desa Bakungan, sebagian Desa Batuah, sebagian Desa Loa Duri Ilir, sebagian Desa Loa Duri Ulu, sebagian Desa Tani Harapan di Kecamatan Loa Janan, sebagian Desa Sungai Payang, sebagian Desa Jonggon Desa di Kecamatan Loa Kulu, sebagian Desa Argo Mulyo, Kelurahan Binuang, sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, Kelurahan Maridan, sebagian Kelurahan Mentawir, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Semoi Dua, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Telemow, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Desa Wonosari, sebagian Kelurahan Wonotirto di Kecamatan Sepaku, sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Ambarawang Laut, sebagian Kelurahan Argo Sari, sebagian Desa Beringin Agung, sebagian Kelurahan Bukit Merdeka, sebagian Kelurahan Handil Baru, sebagian Kelurahan Handil Baru Darat, sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Margomulyo, sebagian Kelurahan Muara Sembilang, sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Sanipah, Kelurahan Salok Api Barat, Kelurahan Salok Api Laut, sebagian Kelurahan Sungai Merdeka, sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Desa Tani Bhakti, sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Samboja, sebagian Desa Wonosari, Kelurahan Dondang, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu, sebagian Kelurahan Muara Kembang, sebagian Kelurahan Tama Pole, sebagian Kelurahan Teluk Pemedas di Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Jawa di Kecamatan Sanga-Sanga. (5) Perairan Pesisir IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 1' 21,726" Bujur Timur sampai 1° 8' 26,352" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Samboja mengikuti garis pantai hingga ke titik koordinat 117° 16' 19,751" Bujur Timur sampai 0° 48' 31,687" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Muara Jawa; b. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 16' 19,751" Bujur Timur sampai 0° 48' 31,687" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat 117° 17' 22,435" Bujur Timur sampai 0° 56' 7,694" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa; c. sebelah timur, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 17' 22,435" Bujur Timur sampai 0° 56' 7,694" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Muara Jawa dan titik koordinat 117° 11' 51,903" Bujur Timur sampai 1° 15' 25,260" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja; dan d. sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan titik koordinat 117° 11' 51,903" Bujur Timur sampai 1° 15' 25,260" Lintang Selatan di perairan sekitar Kecamatan Samboja dan titik koordinat 117° 1' 21,726" Bujur Timur sampai 1° 8' 26,352" Lintang Selatan di Pantai Kecamatan Samboja. (6) KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam: a. Peta Cakupan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan b. Peta Pembagian Wilayah Perencanaan KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 5

Koreksi

Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif serta menjadi simbol identitas bangsa INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yang meliputi: a. IKN sebagai kota yang dikembangkan secara berkelanjutan; b. IKN sebagai kota yang aman, modern, dan produktif; dan c. IKN sebagai simbol identitas bangsa INDONESIA. (2) Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (forest city); b. pembangunan terkendali (anti-sprawl development) pada perkotaan inti dan perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara melalui pengembangan kota kompak (compact city) dan jalur hijau (green belt) yang mendukung perwujudan kota 10 (sepuluh) menit; c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang selaras siklus air alami dan pengelolaan DAS terpadu; d. penyediaan Ruang untuk mendukung penggunaan 100% (seratus persen) energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kawasan yang rendah emisi karbon; e. pengembangan RTH yang terintegrasi antarkawasan dan memiliki fungsi sosial dan ekologis serta mampu melakukan penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca; dan f. pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir. (3) Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan sistem kota-kota berbasis WP secara hierarkis dan terintegrasi dengan KIPP; b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien; c. pengembangan konsep kota kompak (compact city) dan Kawasan TOD secara berhierarki guna mencapai kota 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda; d. penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik untuk memenuhi target 80% (delapan puluh persen) perjalanan menggunakan transportasi publik; e. pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan; f. pengembangan konsep kota cerdas (smart city) guna mencapai kota 100% (seratus persen) terkoneksi secara digital untuk semua; g. pengembangan konsep kota spons (sponge city) yang mendukung perwujudan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim; h. pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan dukungan integrasi transportasi darat, Laut, dan udara; dan i. peningkatan ketahanan pangan di wilayah IKN melalui penetapan lahan pangan abadi dan pengembangan sentra perikanan terpadu. (4) Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan KIPP sebagai fokus utama KSN Ibu Kota Nusantara; b. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mencirikan karakteristik dan budaya INDONESIA; c. pengembangan kota inklusif untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan maju; dan d. pengembangan pesisir IKN sebagai kota pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis alam berkonsep green-blue city.

Pasal 7

Strategi penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (forest city) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. MENETAPKAN dan memantapkan Kawasan Lindung; b. melakukan rehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto; c. melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan pascatambang; d. melestarikan dan menciptakan koridor satwa liar sebagai konektivitas habitat satwa yang selaras dengan pembangunan; e. melakukan penghijauan daerah tangkapan air; dan f. melakukan pemulihan ekosistem mangrove.

Pasal 8

Strategi pembangunan terkendali (anti-sprawl development) pada perkotaan inti dan perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara melalui pengembangan kota kompak (compact city) dan jalur hijau (green belt) yang mendukung perwujudan kota 10 (sepuluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. MENETAPKAN lokasi dan arahan pemanfaatan kegiatan budi daya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya; b. MENETAPKAN arah pengembangan Kawasan Budi Daya sebagai Kawasan Perkotaan ke arah koridor timur- utara kawasan serta mengendalikan pengembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan; dan c. MENETAPKAN batas antara perkotaan dan perdesaan dengan memanfaatkan koridor hijau pada jalur transportasi regional dan riparian.

Pasal 9

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang selaras siklus air alami dan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu, serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. membatasi pengembangan kegiatan perkotaan khususnya pada riparian dan resapan air; c. melakukan konversi hutan produksi menjadi rimba kota; d. mengatur pengembangan Pola Ruang hulu-tengah- hilir-pesisir, terutama pengembangan Kawasan Budi Daya; e. mengembangkan RTH multifungsi kolam retensi banjir; dan f. mengembangkan sistem pengendalian banjir dengan menerapkan solusi berbasis alam dan vegetasi.

Pasal 10

Strategi penyediaan Ruang untuk mendukung penggunaan 100% (seratus persen) energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kawasan yang rendah emisi karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. menyediakan lahan dan membangun ladang panel surya skala besar beserta jaringan transmisi dan distribusinya serta terkoneksi ke sistem ketenagalistrikan Kalimantan; dan b. menyediakan lahan untuk penyimpanan energi, termasuk hidrogen dan baterai.

Pasal 11

Strategi pengembangan RTH yang terintegrasi antarkawasan dan memiliki fungsi sosial dan ekologis serta mampu melakukan penyerapan karbon dan penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. mengembangkan RTH yang berhierarki dan tematik dari skala kota sampai dengan skala lingkungan; b. mengembangkan RTH yang memiliki fungsi ganda sebagai penampungan limpasan air; c. mengembangkan prasarana dan sarana pejalan kaki pada RTH; dan d. mengelola ekosistem mangrove sebagai penyimpanan dan penyerapan karbon.

Pasal 12

Strategi pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. mengembangkan perikanan tangkap terukur dan kampung budi daya berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap; b. mengelola ekosistem pesisir untuk dapat meningkatkan fungsi blue carbon; c. melakukan kegiatan yang terintegrasi di kawasan mangrove dengan kegiatan wisata bahari; d. melindungi alur migrasi biota Laut; e. mengendalikan kegiatan di pesisir dan perairan yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota Laut; dan f. menata alur pipa dan kabel bawah Laut yang efektif.

Pasal 13

Strategi pengembangan sistem kota-kota berbasis WP secara hierarkis dan terintegrasi dengan KIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. mengembangkan klaster Kawasan Perkotaan sesuai peran dan fungsinya masing-masing; b. menyebarkan beberapa peran dan fungsi lain ke klaster Kawasan Perkotaan di KPIKN sesuai potensi yang dimiliki; c. mengembangkan konsep smart metropolis (green, smart, livable) disetiap klaster Kawasan Perkotaan; dan d. mengembangkan kota polisentrik dan konektivitas antar-WP.

Pasal 14

Strategi pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. MENETAPKAN KIPP sebagai pusat kegiatan utama dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen; b. mengembangkan keterkaitan fungsional antarpusat; c. mengembangkan industri kreatif dan riset teknologi tinggi; d. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat inovasi ekonomi baru dalam meningkatkan daya saing global; dan e. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis wisata alam, wisata budaya, wisata perkotaan, dan wisata buatan yang berkelas dunia.

Pasal 15

Strategi pengembangan konsep kota kompak (compact city) dan Kawasan TOD secara berhierarki guna mencapai kota 10 (sepuluh) menit ke fasilitas umum dan fasilitas sosial tingkat dasar, RTH dan simpul transportasi publik dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. mengembangkan kawasan campuran terpadu pada kawasan berbasis transit yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda; b. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat diakses dalam waktu 10 (sepuluh) menit; dan c. menyediakan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak.

Pasal 16

Strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik untuk memenuhi target 80% (delapan puluh persen) perjalanan menggunakan transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri atas: a. mengembangkan sistem transportasi massal berbasis jalan dan rel yang melayani seluruh WP di IKN; b. memadukan penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas untuk mendukung terwujudnya struktur Ruang yang efektif dan efisien; dan c. mengembangkan sarana integrasi antarmoda pada simpul-simpul transit.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan di IKN yang mendukung fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e terdiri atas: a. memenuhi kebutuhan listrik melalui pengembangan pembangkit listrik terbarukan antara lain pembangkit listrik tenaga surya (solar farm) dan pembangkit listrik tenaga surya atap; b. memenuhi kebutuhan listrik melalui jaringan yang terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Kalimantan; c. mengembangkan Ruang penyimpanan energi (baterai dan hidrogen); d. mengembangkan sistem transportasi berbasis listrik dan hidrogen; e. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan sistem smart grid; f. menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber gas kota untuk mencapai net zero emission; g. mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak, dan mencapai seluruh pusat kegiatan; h. mengembangkan jaringan bergerak yang meliputi jaringan terestial, jaringan satelit, dan jaringan selular yang dapat dilayani oleh Base Transceiver Station; i. mengembangkan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah perkotaan; j. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem perpipaan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan; k. mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu; l. mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik; m. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan n. mengembangkan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan.

Pasal 18

Strategi pengembangan konsep kota cerdas (smart city) guna mencapai kota 100% (seratus persen) terkoneksi secara digital untuk semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f terdiri atas: a. mengembangkan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai indikator kota cerdas (smart city); b. mengembangkan fiber optic broadband dan backhaul untuk mendukung penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran data dan aplikasi; dan c. mengembangkan pusat data untuk mendukung konektivitas digital di KSN Ibu Kota Nusantara.

Pasal 19

Strategi pengembangan konsep kota spons (sponge city) yang mendukung perwujudan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilakukan dengan: a. pengembangan sistem drainase dan RTH yang dapat berfungsi sebagai resapan dalam satu kesatuan hidrologis untuk mewujudkan konsep kota spons (sponge city); b. mengembangkan jalur pejalan kaki berpori melalui penerapan teknologi; c. menyediakan sumur resapan air dan lubang biopori; d. mengembangkan bangunan dan fasilitas kota dengan konsep atap sebagai pengumpul air hujan (rainwater harvesting); e. mengembangkan pengelolaan sumber daya air terpadu pada air permukaan dan air tanah; dan f. memperluas area berfungsi lindung di kawasan hilir DAS.

Pasal 20

Strategi pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan dukungan integrasi transportasi darat, Laut, dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h terdiri atas: a. membangun Jalan Tol dari KIPP menuju bandar udara internasional dengan waktu tempuh kurang dari 50 (lima puluh) menit; b. mengembangkan jalur kereta api regional yang menghubungkan perkotaan inti KSN Ibu Kota Nusantara dengan jalur kereta api Trans Kalimantan dan bandar udara internasional; c. mengembangkan Cargo Oriented Development (COD) sebagai bagian dari sistem logistik Ibu Kota Nusantara; dan d. mengembangkan terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan Laut, yang terhubung dengan jalur transportasi regional.

Pasal 21

Strategi peningkatan ketahanan pangan di wilayah IKN melalui penetapan lahan pangan abadi dan pengembangan sentra perikanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i terdiri atas: a. MENETAPKAN paling sedikit 10% (sepuluh persen) lahan pertanian tanaman pangan; b. melakukan intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan eksisting dan ekstensifikasi lahan pertanian; c. mengembangkan kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; d. mengembangkan Pelabuhan Perikanan ramah lingkungan (eco-fishing port) yang terintegrasi dengan sentra kegiatan pengolahan dan perikanan budi daya; e. mengembangkan sistem jaringan sarana dan prasarana di darat dan perairan yang terintegrasi untuk mendukung supply dan demand penunjang ketahanan pangan terkait produksi perikanan di wilayah IKN; f. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan g. menyediakan Ruang penghidupan dan akses kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 22

Strategi pengembangan KIPP sebagai fokus utama KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. mengembangkan KIPP dengan fungsi kegiatan pemerintahan skala nasional; b. mengembangkan akses yang terbuka menuju KIPP dan KIKN untuk mengintegrasikan IKN dengan komunitas lokal; c. menguatkan identitas nasional melalui perencanaan dan perancangan kota dalam wujud filosofi kawasan dan bentuk bangunan; dan d. mengembangkan ecopark yang mencerminkan budaya bangsa.

Pasal 23

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang mencirikan karakteristik dan budaya INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. menguatkan identitas nasional melalui perencanaan dan perancangan kota dalam wujud filosofi kawasan dan bentuk bangunan dengan langgam arsitektur nusantara; b. menyediakan Ruang publik untuk menyelenggarakan atraksi kebudayaan lokal, berupa pengembangan pusat kebudayaan, balai adat, museum, dan monumen; c. mengembangkan Kawasan Perkotaan yang bersifat tematik untuk memperkuat identitas dan berdaya saing; dan d. mengembangkan bentuk kota, tata guna lahan, dan morfologi kota mempertimbangkan sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 24

Strategi pengembangan kota inklusif untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c terdiri atas: a. mengembangkan kota layak huni; b. mengembangkan kota yang memiliki daya tarik untuk investasi, memfasilitasi bisnis, meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan, dan membuka peluang bagi Masyarakat; dan c. mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mengintegrasikan dengan semua bidang perkotaan.

Pasal 25

Strategi pengembangan pesisir IKN sebagai kota pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis alam berkonsep green-blue city sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d terdiri atas: a. mengalokasikan Ruang wilayah perairan yang terintegrasi dengan fungsi lindung di wilayah daratan untuk kegiatan wisata bahari berkelanjutan; dan b. menyediakan sistem jaringan sarana dan prasarana di darat dan perairan yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan kota pantai.

BAB Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Koreksi

BAB Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pusat Pelayanan Kota

Pasal 28

Koreksi

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi: a. WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan; b. WP IKN Barat terdiri atas sebagian Kelurahan Sepaku; dan c. WP IKN Timur 1 terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru. (2) WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama, meliputi: a. pusat pemerintahan nasional; b. pusat pertahanan dan keamanan; dan c. pusat perkantoran. (3) WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama, meliputi: a. pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional; b. pusat pariwisata alam; c. pusat pelayanan kesehatan skala internasional; d. pusat pelayanan pendidikan tinggi; dan e. simpul transportasi regional. (4) WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi utama, meliputi: a. pusat hiburan skala internasional; dan b. pusat pariwisata. (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD kota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

Pasal 29

(1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi: a. WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; b. WP IKN Barat yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Kelurahan Sepaku, dan sebagian Desa Karang Jinawi; c. WP IKN Timur 1 yang terdiri atas sebagian Desa Argomulyo, sebagian Desa Karang Jinawi, dan sebagian Desa Sukaraja; d. WP IKN Timur 2 yang terdiri atas sebagian Desa Karang Jinawi; dan e. WP IKN Utara yang terdiri atas sebagian Desa Sungai Payang. (2) WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional serta permukiman perkotaan. (3) WP IKN Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi, meliputi: a. perkantoran; b. pertahanan dan keamanan; c. permukiman perkotaan; dan d. permukiman perdesaan. (4) WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi, meliputi: a. perdagangan dan jasa; b. perkantoran; c. pelayanan kesehatan; d. pelayanan pendidikan tinggi; e. pertahanan dan keamanan; f. permukiman perkotaan; dan g. permukiman perdesaan. (5) WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi, meliputi: a. pusat pendidikan tinggi skala internasional; b. pusat riset dan inovasi; c. perdagangan dan jasa; d. perkantoran; e. pelayanan kesehatan; dan f. permukiman perkotaan. (6) WP IKN Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi, meliputi: a. pusat riset dan inovasi; b. pelayanan pendidikan tinggi; c. perkantoran; d. pariwisata; e. perdagangan dan jasa; f. pelayanan kesehatan; g. pertahanan dan keamanan; h. pertanian perkotaan; dan i. permukiman perkotaan. (7) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD subkota yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

BAB 2

Sub-Pusat Pelayanan Kota

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

(1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi: a. WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; b. WP IKN Barat yang terdiri atas sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Kelurahan Sepaku, dan sebagian Desa Karang Jinawi; c. WP IKN Timur 1 yang terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru; d. WP IKN Timur 2 yang terdiri atas sebagian Desa Karang Jinawi, dan sebagian Desa Sukaraja; e. WP IKN Utara yang terdiri atas sebagian Desa Sungai Payang; f. WP Simpang Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Sungai Merdeka; g. WP Kuala Samboja yang terdiri atas sebagian Kelurahan Wonotirto; dan h. WP Muara Jawa yang terdiri atas sebagian Kelurahan Muara Jawa Ulu. (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani skala lingkungan kecamatan. (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai Kawasan TOD lingkungan yang terintegrasi dengan simpul transportasi angkutan massal.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

BAB 4

BAB Ketiga

BAB 1

BAB VI