PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERPRES Nomor 26 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 2

BAB Keempat

Deputi Bidang Persidangan

Pasal 6

Koreksi

(1) Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 7

Koreksi

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan kepada pimpinan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional; f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemberitaan; g. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan keprotokolan dan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas paling banyak 6 (enam) biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

(1) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (2) Dalam hal tugas dan fungsi biro yang melaksanakan dukungan persidangan dan/atau kesekretariatan pimpinan tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibentuk sejumlah bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/atau jumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau sejumlah subbagian sesuai dengan kebutuhan.

BAB Keenam

Badan Keahlian

Pasal 16

Koreksi

(1) Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. (2) Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Pasal 17

Koreksi

Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian; b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian; c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

(1) Badan Keahlian terdiri atas paling banyak 5 (lima) pusat. (2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Badan Keahlian dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau bagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional. (4) Dalam hal Bagian yang melaksanakan fungsi ketatausahaan tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 20

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional. (2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pusat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

BAB Kesepuluh

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 30

Koreksi

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, dapat diangkat staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 31

Koreksi

(1) Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 7 (tujuh) orang staf khusus untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dan paling banyak 5 (lima) orang staf khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sesuai penugasannya.

Pasal 32

Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 33

(1) Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Ketentuan mengenai tata kerja staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 34

Pengangkatan staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 35

(1) Masa bakti staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan. (2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 36

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.b.

Pasal 37

Staf khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedelapan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesembilan