PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERPRES Nomor 13 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 3

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut : a. Kelompok ... a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program- program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Pasal 5

(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. (2) Pengelola ... (2) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah; b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Pasal 6

(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik : a. pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat; b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; c. pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. (2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. (3) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. kementerian/lembaga ... a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah; b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik : a. memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro; b. memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar; c. meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. (2) Pengelola Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan pemerintah daerah; b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. BAB IV ...

BAB 1

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

Dengan Peraturan ini dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 10

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. Pasal 11 ...

Pasal 11

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota : b. Wakil Ketua merangkap anggota : c. Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pendidikan Nasional; 6. Menteri Pertanian; 7. Menteri ... 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Pekerjaan Umum; 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Menteri Perindustrian; 13. Menteri Perdagangan; 14. Menteri Komunikasi dan Informatika; 15. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 17. Sekretaris Kabinet; 18. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 19. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 20. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 21. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 22. Menteri Negara Perumahan Rakyat; 23. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 24. Menteri ... 24. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Sekretaris : merangkap anggota 25. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 26. Kepala Badan Pusat Statistik; 27. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28. Anggota lain yang berasal dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (3) Anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 28 ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dapat mengikutsertakan pimpinan instansi dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. Paragraf 3 ...

BAB 2

Keanggotaan

Pasal 12

(1) Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota : b. Wakil Ketua merangkap anggota : c. Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pendidikan Nasional; 6. Menteri Pertanian; 7. Menteri ... 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Pekerjaan Umum; 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Menteri Perindustrian; 13. Menteri Perdagangan; 14. Menteri Komunikasi dan Informatika; 15. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 17. Sekretaris Kabinet; 18. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 19. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 20. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 21. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 22. Menteri Negara Perumahan Rakyat; 23. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 24. Menteri ... 24. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Sekretaris : merangkap anggota 25. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 26. Kepala Badan Pusat Statistik; 27. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28. Anggota lain yang berasal dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (3) Anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 28 ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dapat mengikutsertakan pimpinan instansi dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. Paragraf 3 ...

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dibantu oleh beberapa kelompok kerja. (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pejabat eselon I dari kementerian/lembaga dan dari unsur masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 19

Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif. Pasal 20 ...

Pasal 20

Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 22 ...

Pasal 22

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota; b. Rapat ... b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 25

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Pasal 28 ...

Pasal 28

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 30

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Pasal 31 ...

Pasal 31

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.