Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2024 tentang RENCANA Z...

Pasal 2

(1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali meliputi: a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 29' Lintang Selatan ll7" LO'Bujur Timur ke arah barat laut menuju bagian timur Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7' 11' Lintang Selatan 115' 54'Bujur Timur; 2. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7' 11' Lintang Selatan 115' 54'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai selatan Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian barat Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" 09' Lintang Selatan ll5" 44'Bujur Timur; 3. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Sepanjang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" 09' Lintang Selatan 115 44'Bujur Timur ke arah barat laut menuju Teluk Gedeh, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" 0' Lintang Selatan 115" 17'Bujur Timur; 4. garis yang menghubungkan Teluk Gedeh, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" O' Lintang Selatan ll5" L7'Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" 0' Lintang Selatan 115' 16'Bujur Timur; 5.garis... 5. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" O' Lintang Selatan 115" 16' Bujur Timur menuju arah barat daya menuju bagian timur Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7' 5' Lintang Selatan Lls" L2'Bujur Timur; 6. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7" 5' Lintang Selatan 115' 12'Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur menuju bagian selatan hrlau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7' 5' Lintang Selatan 115' 11'Bujur Timur; 7. garis yang menghubungkan bagian selatan hrlau Kemirian, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 7' 5' Lintang Selatan 115' 11'Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Sedano, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 5' 14' Lintang Selatan 97" 29' Bujur Timur; b. sebelah barat, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Sedano, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 5' 14' Lintang Selatan 97" 29' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai timur Pulau Jawa menuju Tanjung Bantenan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 8" 45' Lintang Selatan 114' 35' Bujur Timur; c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan Tanjung Bantenan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 8' 45' Lintang Selatan 114' 35' Bujur Timur ke arah timur menuju lokasi titik pada koordinat 8" 51' Lintang Selatan 115' 9' Bujur Timur; 2.garis... 2 3 garis yang menghubungkan lokasi titik pada koordinat 8' 51' Lintang Selatan 115' 9' Bujur Timur ke arah timur menuju bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8" 49' Lintang Selatan 115' 35' Bujur Timur; garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkurg, Provinsi Bali pada koordinat 8" 49' Lintang Selatan 115' 35' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai utara Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali menuju bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8" 49' Lintang Selatan 115" 35' Bujur Timur; garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada koordinat 8" 49' Lintang Selatan 115' 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Batugendang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8' 49' Lintang Selatan 115" 50' Bujur Timur; garis yang menghubungkan Tanjung Batugendang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8" 49' Lintang Selatan 115' 50' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Ringgit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8' 51' Lintang Selatan 116' 35' Bujur Timur; dan garis yang menghubungkan Tanjung Ringgit, Kabupaten l,ombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8' 51' Lintang Selatan 116' 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Mangkun, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8' 57' Lintang Selatan 116" 42' Bujur Timur; d. sebelah. . . 4 5 6 d. sebelah timur, yaitu sebagai berikut: 1. garis yang menghubungkan Tanjung Mangkun, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8' 57' Lintang Selatan tl6" 42' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Sarokaya, Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8" 2l'Lintang Selatan ll7" 09'Bujur Timur; 2. garis yang menghubungkan Tanjung Sarokaya, Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8o 2l' Lintang Selatan ll7" 09' Bujur Timur ke arah utara menuju bagian selatan Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 30'Lintang Selatan 117" 10'Bujur Timur; dan 3. garis yang menghubungkan bagian selatan hrlau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7" 30'Lintang Selatan Ll7" IO' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagran barat Pulau Kapoposangbali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7o 29' Lintang Selatan ll7" 10' Bujur Timur; (21 Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABII ...

Pasal 3

Koreksi

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berperan sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Bali.

Pasal 4

Koreksi

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berfungsi untuk: a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang L,aut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang; b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang KSN yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Bali; c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir; d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Bali; e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Bali; dan f. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Bali.

Pasal 5

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi; b. rencana Struktur Ruang Laut; c. rencana Pola Ruang Laut; d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; e. alur migrasi biota Laut; dan f. Peraturan Pemanfaatan Ruang. Bagian . . . _10_

Pasal 51

Koreksi

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional. (21 Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Koreksi

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa alur migrasi penyu yang berada di sebogm perairan sebelah timur Provinsi Bali dan perairEul sebelah barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 53

Koreksi

Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.O00 (satu banding lima ratus ribu) selagaimana tercantum dalam Lampiran V yang dari Peraturan BABVIII ...

Pasal 54

Koreksi

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola rLlang di Perairan Pesisir; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir. (21 Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut. (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/perikanan budi daya; c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan usaha Pergaraman; d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim; dan e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan. (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur- Pelayaran; c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut; dan d.Peraturan... REPUBLIK INDONESIA. d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut. (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana pola ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut. (71 Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan; 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan; 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air Laut, penyediaan ruang Laut untuk ekstensifikasi dan intensifikasi usaha Pergaraman, dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana yang memadai; 5. pemanfaatan. . . b 5. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim; dan/atau 6. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam hurlf a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan I atau 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan. c

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan; 2. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran; 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional. c.kegiatan... c N.EPUBLIK INDONESIA _40_ kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan; 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan; dan c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk bagan pemisah lalu lintas.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur- Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan; 2. pemeliharaan Alur-Pelayaran; 3. penyelenggaraErn sarana bantu navigasi pelayaran; 4. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal; 5. penelitian dan pendidikan; 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata; 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat; 8. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur- Pelayaran; 9. pembatasan. . . b -4t- 9. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; 10. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; 11. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 12. pelestarian ekosistem lingkungan Laut. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; 2. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/ atau fungsi Alur-Pelayaran. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Pertambangan; 2. pembuangan sampah dan limbah; 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; 4. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersifat menetap; dan/atau 5. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur-Pelayaran. c

Pasal 59

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk bagan pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; 2. pelaksanaan saluage; 3. pendalamanAlur-Pelayaran; 4. penyelenggaraan. . . _42_ 4. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran; 5. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan area labuh kapal; 6. penetapanlTZ; 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata; 8. kegiatan pengawasan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 9. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemasanga.n pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau 2. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi bagan pemisah lalu lintas. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. Pertambangan; 2. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersifat menetap; 3. pembudidayaan ikan; dan/atau 4. kegiatan lainnya yang tidak mendukung dan mengganggu fungsi bagan pemisah lalu lintas. (21 Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti tata cara lalu lintas pada bagan pemisah lalu lintas di Selat Lombok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) hurrrf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, danf atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut; 3.pelayaran... _43_ 3. pelayaran; 4. Wisata Bahari; dan/atau 5. konservasi Sumber Daya Ikan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut; 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau 3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. labuh kapal; 2. usaha Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan I atau kabel bawah Laut.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf a meliputi: a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zonaUlc; b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zonaUS; c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zot:^a U14; dan d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zorLa U18.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zot:.a U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau 2. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5; 2. pendirian. . . c I]IIIN 2. pendirian, penempatan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan instalasi La,ut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/ atau 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi; 2. kegiatan di znna terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/ atau 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan znna U5.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk znr:aUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. konservasi keanekaragaman hayati l,aut; 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 6. kepentinganpenyelenggaraan pertahanannegara; dan/atau 7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan mna U8. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. usaha wisata dan angkutan Laut; 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; 3. pemasangan pipa dan/ atau kabel bawah Laut; 4. pembuangan material pengerukan; dan/ atau 5. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di z,olnaUS. c. kegiatan . . . c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA; 2. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona UI4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi: a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 3. kepentinganpenyelenggaraanpertahanannegara; dan/atau 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zonaU14; 2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan/ atau 3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U L4. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi; 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan / atau 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukarL zorLa U14. Pasal 65. . . _46_

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zorla U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi: a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi: 1. kegiatan militer; 2. pembuangan amunisi; 3. uji coba peralatan dan persenjataan militer; 4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut; 5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona; dan/atau 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. penggelaran dan pemeliharaan kabel bawah laut; dan/atau 2. pemanfaatan ruang Laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan/atau 2. berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penelitian dan pendidikan; 2. pelindungan terhadap habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota Laut; 3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 4. kegiatan. . 4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 5. pembangunan prasarana dan sarana; dan/ atau 6. kegiatan lainnya sesuai dengan renc€ula pengelolaan dan rencana zonasi Kawasan Konservasi di Laut. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran dan pemanfaatan jasa lingkungan; 2. pemanfaatan Sumber Daya lkan; 3. pengawasan dan pengendalian; dan/ atau 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembuangan air balas kapal; 3. pembuangan sampah dan limbah; dan/ atau 4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di la.ut. BAB Ix RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 68

(1) Rencana pemanfaatan ruang la.ut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Iaut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanEran 20 (dua puluh) tahun. (21 Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program utama; b. lokasi program; c. sumber pendanaan; d. pelaksana . . . d. pelaksana progr€rm; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan

Pasal 69

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (21huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (21 huruf b ditujukan untuk mewujudkan: a. renca.na Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 70

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (21huruf d terdiri atas: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. Masyarakat. Pasal72 (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Waktu... _49_ (21 Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang meliputi: a. tahap pertama pada periode 2024; b. tahap kedua pada periode 2025-2029; c. tahap ketiga pada periode 2O3O-2O34; d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan e. tahap kelima pada periode 2O4O-2O43.

Pasal 73

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 82

Koreksi

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang dilakukan pada tahap: a. perencanaatt zorlasi Kawasan Antarwilayah; b. pemanfaatan ruang Laut; dan c. pengendalian pemanfaatan rulang Laut. Laut

Pasal 83

Koreksi

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 hurufa berupa: a. masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/ atau 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah. b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencan aarl zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 84

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Masyarakat dan/atau masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencan aar, zot:.asi Kawasan Antarwilayah; b. Masyarakat. . . REPUBLIK INOONESIA. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencan aatt zorLasi Kawasan Antanvilayah.

Pasal 85

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan rutang Laut; b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut; c. kerja sama dengan Pemerintah Rrsat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut; d. kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan; e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 86

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 hurufc berupa: a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/ atau sanksi; b.keikutsertaan... b c keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencataa zortasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 87

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 88

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Koreksi

(1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan PRESIDEN ini berlaku. (21 Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Peninjauan Kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana. . . b c d a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG; atau c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (41 Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (21 dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 90

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan PRESIDEN ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali. (21 Ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata rulang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2024 tentang RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BALI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB III

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 51

BAB VII

Pasal 52

Pasal 53

BAB VIII

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73

BAB X

BAB XI

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

BAB XII

Pasal 89

BAB XIII

Pasal 90

BAB XIV