Peraturan Menteri Nomor 105-permentan-pd-300-8-2014 Tahun 2014 tentang INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA BUDI DAYA SAPI POTONG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. 2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit. 3. Usaha Budi Daya Sapi Potong adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan. 4. Pekebun adalah perorangan warga negara INDONESIA yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 5. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara INDONESIA atau badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 7. Peternak adalah perorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. 10. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi: a. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan diversifikasi usaha budi daya sapi potong untuk melakukan integrasi; b. pelaku usaha budi daya sapi potong yang melakukan integrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit; dan c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit-sapi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan/atau pelaku usaha budi daya sapi potong dalam melakukan integrasi usaha sawit-sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan.

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi integrasi usaha sawit-sapi, kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan.

(1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan. (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya. (3) Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.

(1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit. (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inti-plasma; b. bagi hasil; dan c. bentuk lainnya. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

(1) Pembinaan untuk budi daya kelapa sawit dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan. (2) Pembinaan untuk budi daya sapi potong dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan budi daya kelapa sawit yang baik dan budi daya sapi potong yang baik.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perusahaan perkebunan yang telah melakukan integrasi usaha sawit-sapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan diversifikasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

Pelaksanaan integrasi usaha sawit-sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.