PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Pelapor atas adanya dugaan Pelanggaran yang disertai dengan bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran. 2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kode etik, serta penyalahgunaan wewenang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem Pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Pelapor untuk melaporkan dugaan Pelanggaran. 4. Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian PKP adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor, Penyelenggara WBS, dan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu. 8. Whistleblower yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai Kementerian PKP dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi melalui WBS disertai dengan bukti yang mendukung atau menjelaskan dugaan Pelanggaran. 9. Terlapor adalah Pegawai Kementerian PKP yang dilaporkan oleh Pelapor karena diduga sebagai pelaku Pelanggaran. 10. Tim Audit dengan Tujuan Tertentu adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran. 11. Penyelenggara WBS adalah pihak yang bertugas dalam penanganan dugaan Pelanggaran melalui WBS yang terdiri dari Verifikator, Penelaah, dan Administrator Sistem. 12. Verifikator adalah Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS. 13. Penelaah adalah Pegawai ASN pada Inspektorat Jenderal yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor melalui Verifikator. 14. Administrator Sistem adalah Pegawai Kementerian PKP yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS. 15. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 16. Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Internal di Kementerian. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 18. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II

PELAPORAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 3 huruf a disampaikan oleh Pelapor yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran kepada Inspektorat Jenderal melalui WBS dengan situs resmi http://wbspkp.go.id.

Pasal 5

Koreksi

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 4 berisi informasi yang meliputi: a. identitas Pelapor paling sedikit memuat: 1. nama samaran Pelapor; dan 2. informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi untuk keperluan konfirmasi Pelaporan berupa nomor telepon, aplikasi pesan, surat elektronik, dan/atau akun media sosial. b. identitas Terlapor paling sedikit memuat: 1. nama lengkap; 2. jabatan; dan 3. unit kerja; c. substansi Pelaporan berupa: 1. bentuk Pelanggaran; 2. pihak yang turut terlibat jika ada; 3. tempat kejadian; 4. waktu kejadian; dan 5. informasi kerugian negara jika ada. d. bukti yang mendukung atau menjelaskan dugaan Pelanggaran berupa: 1. dokumen; 2. gambar; 3. rekaman; dan/atau 4. bukti lainnya.

Pasal 6

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 4 ayat (2) diverifikasi oleh Verifikator. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penelaah. (3) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi. (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. uraian Pelanggaran; c. bukti; d. analisis; e. kesimpulan; dan f. rekomendasi. (5) Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 7

(1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 6 ayat (4) disampaikan oleh Penelaah kepada Inspektur Jenderal. (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak terbukti adanya Pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada Pelapor melalui WBS. (3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran, Inspektur Jenderal menindaklanjuti dengan membentuk Tim Audit dengan Tujuan Tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran. (4) Pembentukan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan proses pelaksanaan pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN WBS

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggaraan WBS sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur terkait penyelenggaraan WBS ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 9

Koreksi

Penyelenggara WBS sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 8 ayat (1) terdiri atas: a. Verifikator; b. Penelaah; dan c. Administrator Sistem.

Pasal 10

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf a dan Penelaah sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf b ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan; dan c. memiliki integritas.

Pasal 11

Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf c ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai ASN; b. memahami teknologi informasi; dan c. memiliki integritas.

Pasal 12

(1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf a bertugas: a. melakukan pemantauan terhadap laporan dari Pelapor yang masuk melalui WBS; b. melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan; c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Penelaah; d. meminta tambahan data dan informasi Pelapor jika dibutuhkan; dan e. menginformasikan status penanganan Pelaporan kepada Pelapor melalui WBS. (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. merahasiakan identitas Pelapor; dan b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Pelapor.

Pasal 13

(1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf b bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi; b. meminta tambahan data dan informasi Pelaporan kepada Verifikator jika dibutuhkan; c. meminta pendapat tenaga ahli jika dibutuhkan; dan d. menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur Jenderal. (2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. merahasiakan identitas Pelapor; dan b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Pelapor.

Pasal 14

(1) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 9 huruf c bertugas melaksanakan pengelolaan WBS yang meliputi: a. penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS; b. menyiapkan akun Verifikator dan Penelaah WBS; dan c. tindakan lainnya dalam rangka melaksanakan pengelolaan WBS. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Sistem wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ‎Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. hak dan kewajiban Pelapor; dan b. hak dan kewajiban penyelenggara WBS dan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu. (2) Hak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memperoleh informasi mengenai proses dan hasil laporan Pelanggaran; b. memperoleh Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. memperoleh Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses Pelaporan; e. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian; f. memperoleh jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; g. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan h. memperoleh Pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan melalui WBS; dan b. memberikan informasi yang diperlukan oleh Verifikator dengan lengkap dan benar; c. beritikad baik; dan d. bersikap kooperatif. (4) Hak penyelenggara WBS dan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memperoleh Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan penanganan Pelaporan yang diterima; b. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian; c. memperoleh jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; d. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan e. memperoleh Pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Kewajiban penyelenggara WBS dan Tim Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjaga kerahasiaan terkait laporan yang disampaikan melalui WBS baik identitas Pelapor, substansi Pelaporan, serta proses dan hasil penanganan pengaduan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18