PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMEN Nomor 12 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 3. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun tahunan. 4. Waktu Kehadiran adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 6. Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai. 7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 9. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada: a. Menteri; b. Wakil Menteri; dan c. Pegawai. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Pegawai ASN; dan b. Pegawai lainnya. (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. PNS; b. calon PNS; dan c. PPPK. (4) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian. (2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri.

Pasal 7

Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

Pasal 8

Pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan Tunjangan Kinerja tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 10

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan Tunjangan Kinerja dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sesuai dengan nama jabatan dan Kelas Jabatan. (3) Nama jabatan, Kelas Jabatan, dan pemberian besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan: a. Predikat Kinerja Pegawai ASN dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan b. kehadiran Pegawai ASN dengan bobot 30% (tiga puluh persen). (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling rendah 80% (delapan puluh persen) sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran persentase Predikat Kinerja Pegawai ASN. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan persentase pengurangan Tunjangan Kinerja akibat ketidakhadiran Pegawai tanpa alasan yang sah. (4) Persentase pengurangan Tunjangan Kinerja akibat ketidakhadiran Pegawai tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari besaran persentase kehadiran Pegawai ASN.

Pasal 12

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan Predikat Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara periodik. (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b menentukan besaran pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi perbulan terhadap: a. ketidakhadiran; b. terlambat masuk kerja; dan/atau c. pulang sebelum waktunya. (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.

BAB III

WAKTU KEHADIRAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Waktu Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja. (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pegawai harus memenuhi Waktu Kehadiran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Apabila Pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; dan/atau c. lupa mengisi daftar kehadiran masuk atau lupa mengisi daftar kehadiran pulang, Pegawai yang bersangkutan harus memberikan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui sistem informasi Pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh atasan langsung. (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya, untuk persetujuan yang diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala unit pelaksana teknis, dan pejabat fungsional yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; b. pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk persetujuan yang diajukan oleh pejabat administrator, kepala unit pelaksana teknis, kepala satuan kerja, dan pejabat fungsional yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; c. pejabat administrator, untuk persetujuan yang diajukan oleh pejabat pengawas, kepala unit pelaksana teknis, kepala satuan kerja, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; d. pejabat pengawas, untuk persetujuan yang diajukan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; e. kepala satuan kerja mandiri, untuk persetujuan yang diajukan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; dan f. pejabat pembuat komitmen satuan kerja mandiri, untuk persetujuan yang diajukan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang secara struktur organisasi berada di bawahnya.

Pasal 16

(1) Sekretaris Jenderal bertindak sebagai pembina pengelola kehadiran Pegawai di Kementerian. (2) Pejabat pengelola kehadiran meliputi: a. kepala biro/kepala pusat sebagai pengelola kehadiran Pegawai sekretariat jenderal; b. sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, dan sekretaris badan sebagai pengelola kehadiran Pegawai unit organisasi; dan c. kepala unit pelaksana teknis sebagai pengelola kehadiran Pegawai unit pelaksana teknis. (3) Pejabat pengelola kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat struktural di bawahnya atau pejabat lain yang membidangi sumber daya manusia sebagai pengelola kehadiran pada unit kerja masing-masing.

Pasal 17

(1) Pencatatan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan sesuai dengan daftar hadir. (2) Pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis.

Pasal 18

Pejabat pengawas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus membuat laporan pencatatan kehadiran Pegawai bulanan.

Pasal 19

Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran pada saat kedatangan dan/atau kepulangan yang disebabkan melaksanakan dinas atau tugas belajar dinyatakan telah memenuhi waktu kedatangan dan/atau kepulangan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24