PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Pasal 3

(1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan; b. pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan; c. penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan; d. penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan; e. penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan; f. penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya; g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

(1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. (2) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk alas kaki.

BAB III

BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA

Pasal 9

(1) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 10

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya; b. pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya; c. penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya; d. penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya; e. penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya; f. penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya; g. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

(1) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. (2) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk fesyen dan kriya, tidak termasuk produk alas kaki.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 18

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.

Pasal 19

Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal setiap UPT maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar UPT yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.