PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA SERTA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian. 2. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 3. Affidavit adalah pernyataan tertulis yang sah yang dilampirkan pada paspor warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA untuk masuk dan tinggal di wilayah INDONESIA dalam waktu tertentu. 4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Keimigrasian. 5. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 6. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara dari Negara Calling Visa selama berada di wilayah INDONESIA. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PERMOHONAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan Visa diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal. (2) Warga negara dari Negara Calling Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Penjamin yang merupakan Warga Negara INDONESIA atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di INDONESIA. (3) Selain diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa, permohonan Visa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Penjamin. (4) Dalam hal untuk alasan kemanusiaan dan/atau keadaan kahar, permohonan Visa dapat diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa melalui Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik INDONESIA di negara asalnya. (5) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada, permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri pada perwakilan Republik INDONESIA di negara asalnya.

Pasal 9

(1) Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi warga negara dari Negara Calling Visa diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin dalam hal: a. tanpa kewarganegaraan; b. memiliki dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan; c. melakukan pembicaraan bisnis; d. melakukan pembelian barang; e. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; f. mengikuti pameran internasional; g. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di INDONESIA; h. melakukan kunjungan jurnalistik; i. melakukan pembuatan film; j. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi INDONESIA; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di INDONESIA; dan l. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja. (2) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Penjamin.

Pasal 10

(1) Permohonan Visa diajukan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan Visa yang diajukan di luar negara asalnya melalui perwakilan Republik INDONESIA wajib melampirkan dokumen tambahan berupa kartu penduduk tetap (permanent resident card).

Pasal 11

(1) Warga negara dari negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA hanya dapat mengajukan permohonan Visa kunjungan. (2) Permohonan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

Pasal 12

Koreksi

Visa diberikan kepada warga negara dari Negara Calling Visa berdasarkan klasifikasi Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Pemberian Visa bagi warga negara dari Negara Calling Visa terdiri atas: a. pemberian Visa yang diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada perwakilan Republik INDONESIA dan tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal; dan b. pemberian Visa yang diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Dalam hal pemberian Visa yang diajukan oleh warga negara dari Negara Calling Visa kepada perwakilan Republik INDONESIA tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di perwakilan Republik INDONESIA harus: a. melaksanakan prinsip selektif dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan asas manfaat dan keamanan negara; b. bertanggung jawab terhadap Visa yang diterbitkannya; dan c. melaporkan pelaksanaan pemberian Visa kepada: 1. Direktur Jenderal; 2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; dan 3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Pasal 15

(1) Pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan wawancara terhadap warga negara dari Negara Calling Visa. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di perwakilan Republik INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Pemberian Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan wawancara terhadap Penjamin. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi penilai Visa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Warga negara dari Negara Calling Visa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara INDONESIA dan telah memegang Affidavit, hanya dapat masuk ke wilayah INDONESIA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi: a. bandar udara Soekarno Hatta; atau b. bandar udara Ngurah Rai.

Pasal 18

Permohonan Visa dari warga negara dari Negara Calling Visa dapat ditolak berdasarkan rekomendasi penolakan dari tim koordinasi penilai Visa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENETAPAN NEGARA CALLING VISA SERTA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA DARI NEGARA CALLING VISA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21