Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang TATA CARA P...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. 2. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau Pemerintah atas perintah UNDANG-UNDANG yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (3) Tambahan Lembaran Negara memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengundangan dalam Lembaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau Pemerintah atas perintah UNDANG-UNDANG, yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (3) Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengundangan dalam Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Koreksi

Tahapan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas: a. permohonan; b. pemeriksaan; c. perbaikan hasil pemeriksaan; d. penetapan; e. penomoran; f. pembubuhan Tanda Tangan Elektronik; dan g. publikasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan secara tertulis kepada Menteri yang ditandatangani oleh: a. pimpinan lembaga yang berwenang untuk permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA; atau b. Sekretaris Jenderal atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk permohonan Pengundangan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Permohonan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur. (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diproses pada jam layanan Pengundangan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB; dan b. hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. (2) Dalam keadaan tertentu jam layanan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Direktur Jenderal melalui pengumuman. (3) Dalam hal permohonan disampaikan di luar jam layanan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diproses pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Permohonan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) minimal disertai dengan Dokumen Elektronik berupa: a. naskah peraturan yang akan diundangkan; b. surat selesai harmonisasi; c. berita acara pengharmonisasian; dan d. rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibubuhi paraf pada setiap lembarnya. (2) Pembubuhan paraf pada setiap lembar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh: a. pimpinan atau pejabat dari tim kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan; dan b. pimpinan atau pejabat dari pemohon Pengundangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelengkapan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan c. kewenangan lembaga untuk mengundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Pemeriksaan terhadap kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. ketentuan peralihan; d. ketentuan penutup; e. penutup; dan/atau f. lampiran.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemohon untuk melengkapi Dokumen Elektronik dan/atau melakukan perbaikan hasil pemeriksaan. (2) Pemenuhan kelengkapan Dokumen Elektronik dan/atau perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal kelengkapan Dokumen Elektronik dan/atau perbaikan hasil pemeriksaan tidak disampaikan kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), proses Pengundangan dinyatakan batal. (2) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Koreksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemohon untuk MENETAPKAN naskah peraturan yang akan diundangkan dengan membubuhi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12

Koreksi

Naskah peraturan yang akan diundangkan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk dicatat dalam register dan dibubuhkan nomor Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Pasal 13

Koreksi

Naskah peraturan yang akan diundangkan yang telah dibubuhi nomor Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk: a. diteruskan kepada Menteri guna memperoleh Tanda Tangan Elektronik terhadap naskah peraturan yang akan diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA; atau b. dibubuhi Tanda Tangan Elektronik pada naskah peraturan yang akan diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 14

Koreksi

Dalam hal terdapat perbedaan tanggal penandatanganan pada naskah peraturan yang telah diundangkan dengan tanggal penandatanganan pada penanda waktu elektronik, tanggal penetapan dan Pengundangan merupakan tanggal yang tertera pada naskah peraturan yang telah diundangkan.

Pasal 15

Koreksi

Tempat penetapan dan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan, dimaknai sebagai tempat dan kedudukan instansi yang melakukan penetapan dan Pengundangan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Direktur Jenderal mempublikasikan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan. (2) Format naskah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat disampaikan melalui aplikasi Pengundangan yang disebabkan: a. gangguan pada jaringan internet; dan/atau b. aplikasi Pengundangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tahapan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara manual. (2) Gangguan pada jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pemberitahuan resmi dari pejabat yang berwenang. (3) Aplikasi Pengundangan yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Koreksi

(1) Permohonan yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 minimal disertai dengan: a. 2 (dua) naskah asli peraturan yang akan diundangkan; b. Dokumen Elektronik berupa naskah peraturan yang akan diundangkan; c. surat selesai harmonisasi; d. berita acara pengharmonisasian; dan e. rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibubuhi paraf pada setiap lembarnya. (2) Pembubuhan paraf pada setiap lembar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh: a. pimpinan atau pejabat dari tim kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang- undangan; dan b. pimpinan atau pejabat dari pemohon Pengundangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan permohonan yang diajukan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Penandatanganan naskah peraturan yang akan diundangkan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tidak melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Direktur Jenderal menyampaikan 1 (satu) naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada pemohon Pengundangan. (2) Direktur Jenderal menyimpan 1 (satu) naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sebagai arsip.

Pasal 21

Koreksi

(1) Penomoran Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara dilakukan secara berurut berdasarkan nomor Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA dalam 1 (satu) tahun. (2) Permohonan Pengundangan dilakukan untuk penomoran Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 22

Koreksi

Direktur Jenderal menerbitkan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Peraturan Perundang-undangan diundangkan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang telah diterbitkan dalam bentuk lembaran lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dimuat dalam sistem informasi Peraturan Perundang- undangan. (2) Format lembaran lepas Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan dokumen resmi dan autentik.

Pasal 25

Koreksi

Sistem informasi Peraturan Perundang-undangan merupakan media resmi penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang dikelola oleh Direktur Jenderal dalam laman www.peraturan.go.id.

Pasal 26

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 1100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Format Dokumen Elektronik Naskah Peraturan KETERANGAN: 1. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custom size: lebar (width) : 21 sentimeter panjang (height) : 33 sentimeter 2. Marjin atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1) 2.5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya) bawah (bottom) : 2.5 sentimeter kiri (left) : 2.5 sentimeter kanan (right) : 2.5 sentimeter 3. Seluruh line spacing yang digunakan 1 (satu) dengan spasi: before : 0 pt after : 0 pt 4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang- undangan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi. 5. Ketentuan angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan. 6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa image atau PDF. 7. Format Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27