Koreksi Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan secara tertulis kepada Menteri yang ditandatangani oleh: a. pimpinan lembaga yang berwenang untuk permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA; atau b. Sekretaris Jenderal atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk permohonan Pengundangan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Permohonan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur. (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui aplikasi Pengundangan.