PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

Pasal 17

(1) Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan. (2) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri. (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perkumpulan; b. kegiatan Perkumpulan; c. organ Perkumpulan; d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan. (4) Perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perkumpulan.

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang diputuskan di luar rapat anggota atau sebutan lainnya harus dinyatakan dalam akta notaris.

Pasal 19

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi: a. akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan; b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain; c. notula rapat anggota atau sebutan lain; d. nomor pokok wajib pajak; e. bukti laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan jika telah wajib menyampaikan; f. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan g. surat pernyataan tidak dalam sengketa. (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar Perkumpulan terkait kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, harus melengkapi surat keterangan domisili Perkumpulan dari kepala desa, lurah, camat atau sebutan lainnya. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

Pasal 20

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar ditandatangani. (3) Formulir perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (4) Selain mengisi formulir perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah salinan akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan dan mengisi kolom pernyataan bahwa: a. dokumen perubahan anggaran dasar Perkumpulan telah lengkap; dan b. dokumen yang disampaikan adalah benar. (5) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

Dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan terdapat perubahan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan diajukan setelah Pemohon mengajukan pemakaian nama Perkumpulan dan mendapat persetujuan pemakaian nama Perkumpulan.

Pasal 22

(1) Menteri menerbitkan keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara elektronik. (2) Pemohon melakukan pencetakan keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan secara mandiri. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum”.

Pasal 23

Menteri berwenang mencabut Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan jika dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN

Pasal 24

(1) Berakhirnya status badan hukum Perkumpulan dimohonkan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. (3) Pemohon yang mengajukan permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen yang meliputi: a. notula rapat anggota tentang pembubaran Perkumpulan yang disetujui oleh anggota berdasarkan kuorum yang ditentukan oleh anggaran dasar; b. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain; c. daftar hadir peserta rapat anggota Perkumpulan dengan agenda rapat pembubaran Perkumpulan; d. akta tentang pembubaran Perkumpulan; e. pengumuman pembubaran pada media massa yang berbahasa INDONESIA paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditunjuknya likuidator; f. pengumuman hasil likuidasi pada media massa yang berbahasa INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir; dan g. salinan putusan pengadilan niaga jika Perkumpulan dibubarkan karena dinyatakan pailit. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh notaris dan menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya. (5) Selain mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus: a. mengunggah akta pembubaran Perkumpulan atau akta pernyataan kurator jika pembubaran Perkumpulan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; dan b. mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa: 1. dokumen permohonan persetujuan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah lengkap; dan 2. dokumen yang disampaikan adalah benar.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri menerbitkan keputusan mengenai berakhirnya status badan hukum Perkumpulan. (2) Keputusan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penghapusan data Perkumpulan dari daftar Perkumpulan pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 26

Permohonan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.